Mamuju, Mesakada.com — Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), berencana mengerahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke kecamatan untuk memperkuat pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan.
Langkah tersebut disiapkan untuk mengatasi keterbatasan tenaga pendata dan pendamping di lapangan, sekaligus memastikan program penanganan stunting dan kemiskinan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Rencana itu disampaikan SDK usai mendengarkan paparan sejumlah pimpinan OPD, Baznas, BKKBN, BPS, serta mitra pengusaha dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Program Pastipadu di Ballroom Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (2/6/2026).
Dalam rapat tersebut, berbagai faktor penyebab kemiskinan menjadi pembahasan, mulai dari rendahnya pendapatan masyarakat, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, hingga kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Seluruh OPD dan pemerintah kabupaten juga diminta memperkuat koordinasi agar intervensi yang dilakukan berjalan searah.
Selain bantuan sosial, pemerintah turut membahas sejumlah solusi jangka panjang, seperti penyediaan listrik bagi masyarakat miskin, dukungan kepada petani, peningkatan akses pendidikan, serta penyediaan rumah layak huni.
SDK menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci keberhasilan program karena menjadi dasar dalam menentukan bentuk bantuan dan intervensi yang dibutuhkan masyarakat.
Karena itu, ia mengusulkan agar sebagian PPPK dilibatkan secara khusus dalam Program Pastipadu hingga tingkat kecamatan.
“Dari paparan, yang saya catat banyak. Ada beberapa hal yang menjadi baseline saya yang pertama adalah, PPPK. PPPK ini tugaskan sebahagian di penanganan Pastipadu. Kalau kita kekurangan pendata dan lain sebagainya, tugaskan PPPK di kecamatan,” kata SDK.
Menurutnya, PPPK yang selama ini bekerja dari rumah dapat dialokasikan untuk mendukung pendataan dan pendampingan masyarakat dalam program tersebut.
“Nanti kita alokasi PPPK ini untuk masuk di Pastipadu,” ujarnya.
Dengan pelibatan PPPK hingga tingkat kecamatan, Pemprov Sulbar berharap pendataan warga miskin dan keluarga berisiko stunting dapat dilakukan lebih akurat sehingga program penanganan yang dijalankan menjadi lebih tepat sasaran. (*)
