Mamuju, Mesakada.com – Sekprov Sulbar, Junda Maulana menegaskan kebijakan merumahkan sementara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selama empat bulan bukanlah langkah untuk
Tag: PPPK
Sutinah Pastikan Kontrak PPPK Nakes di Wilayah Pelosok Diperpanjang
Mamuju, Mesakada.com – Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, memastikan pihaknya akan memprioritaskan perpanjangan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sektor kesehatan untuk
Bupati Mamuju Setor Nama PPPK Putus Kontrak ke Pusat, Harap Ada Kebijakan
Mamuju, Mesakada.com – Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, menyampaikan bahwa masih ada harapan bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya tenaga kesehatan,
Bupati Mamuju Buka Peluang Perpanjang Kontrak PPPK Nakes Khusus di Dua Kecamatan
Mamuju, Mesakada.com – Pemkab Mamuju membuka peluang memperpanjang kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan yang masa kontraknya berakhir pada
DPR RI Larang Kepala Daerah Pecat PPPK Karena Alasan Anggaran Terbatas
Jakarta, Mesakada.com — Komisi II DPR RI menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik paruh waktu dan penuh waktu yang
SDK Sambut Positif Usulan DPR Soal Gaji PPPK dari APBN dan Relaksasi UU HKPD
Mamuju, Mesakada.com – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK), menyambut positif hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian
Kebijakan WFA PPPK Pemprov Sulbar Diperpanjang Hingga Juli, Kecuali Nakes
Mamuju, Mesakada.com – Pemprov Sulbar memutuskan untuk memperpanjang masa kebijakan bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) bagi Pegawai Pemerintah dengan
Pemkab Mamuju Siapkan Skema BLUD Tampung PPPK Nakes Habis Kontrak
Mamuju, Mesakada.com — Pemkab Mamuju menyiapkan solusi untuk tenaga kesehatan (nakes) PPPK yang terdampak pemberhentian, melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
337 Nakes PPPK di Mamuju Berhenti Bertahap Sesuai Kontrak
Mamuju, Mesakada.com — Sebanyak 337 tenaga kesehatan (nakes) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemkab Mamuju terancam diberhentikan secara bertahap
Bupati Mamuju Tidak Perpanjang Kontrak PPPK Imbas Aturan Belanja Pegawai
Mamuju, Mesakada.com — Kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 menjadi tantangan serius
- 1
- 2
- 3
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.










