Mamuju, Mesakada.com — Peresmian nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Di Kabupaten Mamuju, mayoritas koperasi yang digadang-gadang menjadi penggerak ekonomi desa itu masih dalam tahap pembangunan dan belum siap beroperasi.
Dari total 101 unit KDKMP yang dibangun di Mamuju, baru 17 unit dinyatakan selesai. Bahkan, sekitar 11 titik lainnya hingga kini belum mulai dikerjakan.
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Mamuju, Ririn Tri Julianti, mengakui progres pembangunan masih jauh dari target.
“Kalau di Mamuju sendiri sebenarnya masih sementara proses. Jadi memang belum selesai seluruhnya,” ujar Ririn, Rabu (20/5/2026).
Tak hanya bangunan yang belum rampung, fasilitas penunjang operasional koperasi juga belum tersedia. Mulai dari CCTV, kendaraan operasional, laptop, printer hingga perlengkapan administrasi lainnya masih menunggu pengadaan.
“Kelengkapan operasionalnya memang belum ada,” katanya.
Menurut Ririn, penyediaan fasilitas tersebut menjadi tanggung jawab pihak TNI bersama PT Agrinas Pangan Nusantara, sedangkan pemerintah daerah hanya berfokus pada pembinaan pengurus dan penguatan kelembagaan koperasi.
Ia menjelaskan, lambatnya pembangunan dipicu medan dan akses jalan menuju sejumlah lokasi proyek yang sulit dilalui kendaraan pengangkut material.
“Kendalanya akses jalan. Untuk membawa material ke lokasi itu memang sangat sulit, termasuk daerah Bala-balakang, Bela-Kopeang dan Kalumpang,” jelasnya.
Meski menghadapi berbagai kendala, pemerintah daerah menargetkan seluruh pembangunan KDKMP di Mamuju dapat diselesaikan pada Agustus mendatang.
“Kalau dari dinas, kami hanya menyiapkan pengurus dan bagaimana pengelolaan koperasinya nanti,” tambah Ririn.
Selain persoalan fisik, kesiapan sumber daya manusia pengelola koperasi juga menjadi tantangan tersendiri. Ririn menyebut regulasi yang kerap berubah membuat proses pembinaan pengurus berjalan tidak maksimal.
“Kadang kami turun menjelaskan, tiba-tiba berubah lagi,” ungkapnya.
Meski demikian, perkembangan kelembagaan koperasi mulai terlihat. Sekitar 80 koperasi disebut telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT), sementara sekitar 20 koperasi lainnya masih dalam proses.
Sebelumnya, tingkat penyelesaian pembangunan KDKMP di Sulawesi Barat juga dilaporkan masih rendah. Dari total 648 unit yang direncanakan, baru 40 bangunan atau sekitar 6,17 persen yang benar-benar rampung.
Khusus di Mamuju, sebanyak 90 unit memang telah terbangun, namun sebagian besar masih berada pada tahap konstruksi dan belum siap digunakan.
Kepala Bidang Koperasi dan UKM Diskoperindag Sulbar, Muhammad Hisyam Syahid, sebelumnya menyebut percepatan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah. Selain kondisi kontur lahan, sejumlah proyek juga membutuhkan pekerjaan tambahan seperti penimbunan dan pemotongan tanah.
Pelaksanaan teknis pembangunan sendiri berada di bawah kendali pemerintah pusat bersama PT Agrinas Pangan Nusantara dan TNI, sementara pemerintah daerah lebih banyak menerima laporan perkembangan proyek. (fan)
