Mamuju, Mesakada.com — Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Junda Maulana, mendorong digitalisasi dan harmonisasi data pangan antarsektor guna mendukung kebijakan ketahanan pangan yang lebih cepat dan akurat di daerah.
Hal itu disampaikan Junda saat menghadiri kegiatan Capacity Building Penyusunan Neraca Pangan yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat di Hotel Matos, Mamuju, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan bertema “Membangun Data Pangan Terintegrasi untuk Memperkuat Ekonomi Daerah” itu diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dari enam kabupaten di Sulbar.
Dalam sambutannya, Junda mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai penting dalam mendukung penyusunan kebijakan pangan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.
Menurutnya, neraca pangan menjadi instrumen penting untuk melihat kondisi ketersediaan pangan di setiap daerah sehingga pemerintah dapat mengambil langkah cepat dalam menjaga stabilitas pangan.
“Digitalisasi adalah hal yang utama untuk bisa memantau perkembangan pangan di daerah kita. Dengan digitalisasi, kita tidak perlu lagi menguras energi untuk mencari informasi karena data pangan dapat diperoleh dengan cepat kapan saja dan di mana saja, sehingga kebijakan yang dikeluarkan juga bisa lebih cepat,” kata Junda.
Ia meminta seluruh peserta serius mengikuti pelatihan tersebut dan memahami metodologi penyusunan data pangan secara menyeluruh, mulai dari stok awal, produksi, konsumsi langsung, kebutuhan industri, hingga data ekspor yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Junda juga mengingatkan pentingnya harmonisasi data sektoral sebagaimana arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, agar tidak terjadi perbedaan data antarinstansi yang dapat memengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah.
“Data sektoral ini perlu diharmonisasi sehingga tidak terjadi perbedaan data. Jadikan neraca pangan sebagai dasar kebijakan agar pemerintah dapat mengetahui komoditas apa yang harus didorong dan komoditas apa yang sedang bermasalah,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya verifikasi lapangan secara langsung dalam proses penyusunan data pangan, mulai dari tingkat petani hingga konsumen, agar data yang dihasilkan benar-benar valid dan bermanfaat.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antarinstansi dalam membangun sistem data pangan yang terintegrasi guna mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah di Sulbar. (*)
