Mamuju, Mesakada.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diklaim mulai memberi dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi di Sulbar. Namun di balik pertumbuhan tersebut, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan karena sebagian besar bahan pangan untuk kebutuhan MBG masih dipasok dari luar daerah.
Hal itu terungkap dalam konsultasi Tim Sekretariat Satgas MBG yang dipimpin Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, di ruang kerja Sekda Sulbar, Selasa (19/5/2026). Dalam rapat tersebut, tim satgas membahas kondisi dapur MBG, kesiapan pasokan pangan, hingga dampak ekonomi yang mulai dirasakan di Sulbar.
Junda mengatakan, saat ini terdapat 164 dapur MBG di Sulbar. Dari jumlah itu, 114 dapur telah aktif beroperasi, sementara 50 lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi dan kelayakan.
“Ada 164 kondisi eksisting yang MBG ini. Dapur itu 164 saat ini aktif 114, 50 ini suspend yang sementara dalam proses antara lain itu berkaitan dengan IPAL,” kata Junda.
Ia menjelaskan, sejumlah dapur yang belum beroperasi masih terkendala dokumen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), termasuk standar kebersihan dan kelayakan gizi.
Meski demikian, beberapa instansi telah melakukan pendampingan. Dinas Lingkungan Hidup membantu pelayanan IPAL, sementara Dinas Kesehatan melalui Labkesda melakukan pemeriksaan kelayakan gizi dan kebersihan dapur.
“Yang menarik tadi dari Dinas Lingkungan Hidup sudah memberikan pelayanan IPAL dan Dinas Kesehatan melalui Labkesda juga telah melakukan penelitian dan keluar rekomendasi berkaitan dengan kelayakan gizi, kebersihan dan sebagainya,” ujarnya.
Di sisi lain, data ekonomi yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan program MBG mulai berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Junda menyebut, ekonomi Sulbar pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 5,33 persen. Pertumbuhan itu turut ditopang sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum yang melonjak hingga 33,85 persen.
“Kemudian yang paling menarik tadi dalam diskusi kita ini bahwa setelah saya melihat data dari Biro ekonomi, ternyata MBG ini di Sulawesi Barat ini memberikan dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.
Dari angka tersebut, sekitar 34 persen pertumbuhan sektor makan dan minum dipicu oleh beroperasinya SPPG atau dapur MBG.
Namun, peningkatan ekonomi itu belum sepenuhnya dinikmati masyarakat lokal. Nilai impor bahan pangan justru meningkat dari 2,2 persen menjadi 9,23 persen.
“Impor juga meningkat dari 2,2 menjadi 9,23 persen, kita ini mengimpor banyak,” ujar Junda.
Ia mengungkapkan, sejumlah komoditas untuk kebutuhan MBG seperti beras premium, telur ayam, dan daging ayam masih banyak dipasok dari luar daerah karena produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan.
Padahal, Sulbar sebenarnya surplus beras. Hanya saja, kualitas beras yang dibutuhkan program MBG merupakan kategori premium.
“Oleh sebab itu, ini kita menjadi catatan, bagaimana caranya agar kita bisa, surplus beras kita ini bisa memenuhi pasar kita daripada kita membeli dari luar,” katanya.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Pemprov Sulbar mulai menyiapkan skema kontrak farming antara dapur MBG dengan pemasok lokal.
Junda mengaku telah meminta dinas terkait segera menyiapkan draft kerja sama agar dapur-dapur SPPG menyerap lebih banyak komoditas lokal sesuai arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
“Tindak lanjut arahan Gubernur yaitu kontrak farming kita akan lakukan,” ucapnya.
Ia juga meminta seluruh tim satgas dan pemerintah kabupaten bekerja secara kolaboratif sejak awal agar pengawasan hingga distribusi pangan lebih efisien.
“Kalau timnya ini harus bekerja sendiri sendiri sulit, maka yang perlu adalah kolaborasi,” kata Junda.
Program MBG saat ini tidak hanya menjadi program sosial untuk pemenuhan gizi, tetapi juga mulai membentuk rantai ekonomi baru di daerah.
Tantangan berikutnya bagi Pemprov Sulbar adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar menggerakkan sektor pertanian dan peternakan lokal agar ketergantungan terhadap pasokan luar daerah bisa ditekan. (*)
