“Pengawasan masih terbatas, sehingga masih ada pihak yang bisa masuk ke dalam kawasan, termasuk ke zona yang seharusnya tidak boleh dimasuki,” ujar Qadarisma.
Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada keberlangsungan ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, penyu, dan biota laut lainnya yang menjadi target konservasi.
Muhammadong menegaskan, ekosistem terumbu karang di kawasan tersebut sangat sensitif. Pertumbuhannya yang lambat membuat kerusakan kecil sekalipun berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang.
“Terumbu karang itu sangat rentan. Pertumbuhannya bisa bertahun-tahun. Kalau terganggu sedikit saja, dampaknya bisa besar,” ujarnya.
Kerusakan ekosistem sendiri telah terjadi di beberapa titik, salah satunya di Pulau Saboyang. Berdasarkan hasil pemantauan, kerusakan tersebut merupakan dampak aktivitas ilegal di masa lalu, seperti pengeboman ikan, sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai wilayah konservasi.
Dengan kondisi tersebut, DKP Sulbar menilai penguatan pengawasan menjadi kebutuhan mendesak. Dukungan anggaran dinilai krusial agar perlindungan kawasan konservasi dapat berjalan optimal.
“Kami sangat membutuhkan dukungan anggaran untuk memperkuat pengawasan di wilayah ini,” tutup Muhammadong. (fan/ajs)
