Jakarta, Mesakada.com — Bank Indonesia memastikan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Meski mengalami kenaikan, otoritas moneter menilai struktur utang masih sehat dan terkendali.
Direktur Departemen Komunikasi BI, Anton Pitono, menyebutkan ULN Indonesia pada Februari 2026 tercatat sebesar 437,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp 7.508 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan Januari 2026 yang sebesar 434,9 miliar dolar AS.
Secara tahunan, pertumbuhan ULN mencapai 2,5 persen (year on year), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tumbuh 1,7 persen. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan ULN sektor publik, khususnya pada bank sentral, Rabu (15/4/2026)
“Peningkatan tersebut sejalan dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, terutama Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI),” kata Anton.
Di sisi lain, ULN swasta justru mengalami kontraksi. Pada Februari 2026, ULN swasta tercatat sebesar 193,7 miliar dolar AS atau turun 0,7 persen secara tahunan. Penurunan ini terjadi baik pada lembaga keuangan maupun perusahaan non-keuangan.
Sementara itu, ULN pemerintah tercatat sebesar 215,9 miliar dolar AS atau tumbuh 5,5 persen (yoy), sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Perlambatan ini dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang.
Berdasarkan penggunaannya, ULN pemerintah banyak dialokasikan untuk sektor layanan publik. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial menyerap porsi terbesar, yakni 22 persen, diikuti administrasi pemerintahan dan pertahanan (20,3 persen), pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,6 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).
Dari sisi tenor, struktur ULN pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa hampir seluruhnya, yakni 99,98 persen. Sementara ULN swasta juga relatif aman dengan dominasi utang jangka panjang sebesar 76 persen.
BI menilai keseluruhan struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di level 29,8 persen, serta dominasi utang jangka panjang yang mencapai 84,9 persen dari total ULN.
Ke depan, BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan utang luar negeri tetap menjadi sumber pembiayaan yang produktif bagi pembangunan.
“Pengelolaan yang pruden akan terus dikedepankan agar risiko terhadap stabilitas perekonomian dapat diminimalkan,” ujar Anton.
