Mamuju, Mesakada.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengusulkan dukungan anggaran sekitar Rp289,5 miliar melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Usulan tersebut diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur sumber daya air, sungai, irigasi, serta pengamanan pantai.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadapi ancaman perubahan iklim dan dampak El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau.
Kepala Bidang PSDA PUPR Sulawesi Barat, Suriana Zain mengatakan, salah satu program yang menjadi prioritas adalah pembangunan embung sebagai sarana penyediaan cadangan air.
“Embung menjadi salah satu prioritas karena kita perlu menyiapkan cadangan air menghadapi musim kemarau yang semakin panjang. Air yang kita tampung pada saat ketersediaannya cukup nantinya dapat dimanfaatkan ketika masyarakat dan lahan pertanian membutuhkan,” ujar Suriana, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, pembangunan embung penting untuk mengantisipasi menurunnya debit sumber air saat musim kemarau. Tampungan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat maupun mendukung kebutuhan air bagi lahan pertanian.
Selain pembangunan embung, usulan anggaran tersebut mencakup sejumlah program pengendalian banjir dan pengamanan sungai. Di antaranya penanganan Sungai Karema, Kali Mamuju, Sungai Kalukku, Sungai Riso dan Sungai Lumu.
Program pengamanan kawasan pesisir juga masuk dalam usulan, termasuk pengamanan Pantai Mampie dan Pasangkayu. Sementara di sektor irigasi, pemerintah mengusulkan peningkatan jaringan Daerah Irigasi Maloso di Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Suriana mengatakan pengelolaan sumber daya air tidak bisa hanya berfokus pada satu persoalan. Penyediaan air, irigasi, pengendalian banjir hingga perlindungan kawasan pesisir perlu dilakukan secara terintegrasi.
“Kami berharap usulan ini mendapatkan dukungan sehingga pembangunan embung dan infrastruktur sumber daya air lainnya dapat segera direalisasikan,” katanya.
Menurut Suriana, pembangunan infrastruktur tersebut bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan air dan pangan Sulawesi Barat. “Ini bukan hanya pembangunan fisik, tetapi investasi untuk ketahanan pangan, ketahanan air dan kesejahteraan masyarakat Sulbar,” pungkasnya. (*)
