Mamuju, Mesakada.com – Kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh maupun paruh waktu di Pemprov Sulbar, bisa saja diputus jika dalam penilaian berkinerja buruk. Sebaliknya kontrak mereka bisa diperpanjang jika kinerja baik.
Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar, Junda Maulana, usai pelaksanaan apel di Kantor Gubernur Sulbar, Senin (20/7/2026). Junda memastikan kontrak PPPK berpeluang diperpanjang pada tahun depan. Namun, perpanjangan tersebut akan bergantung pada kinerja masing-masing pegawai.
Junda menegaskan pemerintah hanya akan mempertahankan PPPK yang menunjukkan kinerja baik. Menurutnya, setiap aparatur yang menerima gaji memiliki tanggung jawab menjalankan tugas dengan maksimal.
“Insya Allah (diperpanjang). Tapi yang bekerja baik, kan tidak semua. PNS saja bisa diberhentikan kalau tidak bekerja dengan baik,” kata Junda.
Ia menekankan PPPK merupakan bagian penting dari organisasi pemerintahan karena diangkat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik.
“Karena dia digaji, maka dia punya tanggung jawab. Semua ini adalah organisasi yang saling membutuhkan. Bukan hanya PNS yang diperlukan, PPPK juga dibutuhkan, makanya dia diangkat dan digaji untuk melaksanakan tugas,” ujarnya.
Junda juga menjelaskan evaluasi terhadap kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi PPPK. Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga akhirnya ditarik kembali.
Di sisi lain, Pemprov Sulbar menyiapkan kabar baik bagi PPPK. Anggaran gaji PPPK yang sebelumnya hanya tersedia selama 10 bulan pada 2026 telah ditambah menjadi 12 bulan hingga Desember.
Tak hanya itu, pemerintah juga merencanakan penganggaran gaji PPPK secara penuh pada 2027, baik untuk PPPK paruh waktu maupun penuh waktu. Bahkan, Pemprov Sulbar mulai mengalokasikan anggaran untuk gaji ke-13 dan gaji ke-14.
“PPPK paruh waktu, penuh waktu, semua full. Tahun 2027 juga kita rencanakan full. Bahkan kita menganggarkan gaji ke-13 dan gaji ke-14 yang selama ini belum dianggarkan,” jelasnya.
Junda mengajak seluruh PPPK tetap percaya kepada pemerintah dan pimpinan daerah. Ia meminta para pegawai tidak mudah berprasangka negatif terhadap setiap kebijakan yang diambil.
“Jangan berpikir negatif. Setiap kebijakan yang diambil pimpinan pasti ada tujuannya. Jangan langsung mendiskreditkan bahwa gubernur tidak cinta kepada PPPK. Semua kita cinta, terbukti kita membayarkan. Kemarin kebijakan bekerja dari luar itu karena efisiensi,” tutupnya. (*)
