Jakarta, Mesakada.com — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI mengucurkan pembiayaan maksimal Rp192 miliar kepada Pemprov Sulbar. Pembiayaan tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Sulbar.
Direktur Utama, SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan, pembiayaan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta memperkuat potensi ekonomi Sulbar.
“Melalui pembiayaan ini, kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi memberikan manfaat, yang dapat dirasakan masyarakat dan memperkuat potensi ekonomi Sulawesi Barat,” kata Reynaldi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Pembiayaan itu mencakup peningkatan dan preservasi jalan, pembangunan jembatan, penataan kawasan strategis, rehabilitasi bendung, hingga peningkatan jaringan daerah irigasi. Reynaldi menyebut pembangunan infrastruktur tersebut menjadi bagian penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.
Infrastruktur yang memadai juga dinilai dapat meningkatkan akses masyarakat menuju pusat kegiatan ekonomi dan layanan publik. SMI mencatat sebanyak 50,23 persen jaringan jalan di Sulbar masih memerlukan penanganan. Kondisi tersebut dinilai turut berdampak terhadap biaya operasional kendaraan, waktu tempuh, distribusi barang, serta mobilitas masyarakat.
Selain jalan dan jembatan, pembiayaan juga diarahkan untuk memperkuat infrastruktur irigasi melalui rehabilitasi bendung dan peningkatan jaringan daerah irigasi (DI) di Papalang Sampaga, Bantalaka, Lakejo, dan Tobadak.
Rehabilitasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan keandalan layanan air bagi sektor pertanian.
Dengan begitu, produktivitas lahan dan indeks pertanaman diharapkan meningkat, luas tanam efektif bertambah, serta risiko gagal panen dapat ditekan.
“Hal ini menjadi semakin strategis mengingat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 47,41 persen terhadap perekonomian Sulawesi Barat,” ujar Reynaldi.
Kerja sama tersebut sekaligus memperkuat peran SMI dalam memperluas ruang fiskal pemerintah daerah melalui alternatif pembiayaan di luar APBD. Skema tersebut memungkinkan pemerintah daerah memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan tanpa mengurangi ruang anggaran untuk kebutuhan dan layanan publik lainnya. (*)
