Mamuju, Mesakada.com – Pemprov Sulbar membutuhkan tambahan tenaga fasilitator untuk mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang tahun ini mencapai 5.250 unit. Fasilitator bertugas mendampingi masyarakat. Pekerjaan utama mereka meliputi tiga tahapan utama pendampingan yaitu sosialisasi, teknis bangunan, dan penyusunan administrasi.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) Sulbar, Maddareski Salatin mengatakan, lonjakan jumlah penerima BSPS membuat kebutuhan tenaga pendamping di lapangan ikut meningkat.
“Untuk mempercepat penyelesaian selisih proyeksi 2.872 ditambah 1.250 unit, dibutuhkan tambahan tenaga fasilitator agar proses pendampingan dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih cepat,” kata Maddareski, Rabu (1/7/2026).
Selain bantuan pembangunan rumah, pemerintah juga akan memfasilitasi proses sertifikasi tanah bagi seluruh penerima BSPS melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menurut Maddareski, mekanisme sertifikasi tanah tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, Maddareski mendampingi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menghadiri rapat terbatas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Sulbar memperoleh alokasi 5.250 unit BSPS dengan total anggaran Rp 100,5 miliar untuk enam kabupaten. Per rumah menerima Rp 20 juta untuk perbaikan rumah. Jumlah tersebut meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 130 unit.
Gubernur SDK menyebut peningkatan alokasi BSPS merupakan harapan baru bagi ribuan keluarga untuk memiliki rumah yang lebih layak huni.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi akan segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar program dapat direalisasikan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Selain meningkatkan kualitas hunian, program BSPS diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja di sektor konstruksi, serta mempercepat pemerataan pembangunan di Sulbar. (ajs)
