Mamuju, Mesakada.com – Sekprov Sulbar, Junda Maulana menyebutkan, jika kepadatan penduduk di Sulbar masih tergolong rendah, yakni sekitar 97 jiwa per kilometer persegi. Kondisi Sulbar masih jauh lebih longgar dibandingkan Pulau Jawa yang tingkat kepadatan penduduknya mencapai 100-300 jiwa per kilometer persegi.
Namun, tantangan utama yang dihadapi daerah bukanlah keterbatasan lahan akibat kepadatan penduduk, melainkan besarnya kawasan hutan yang mencapai sekitar 60 persen dari total wilayah. Hal itu disampaikan Junda saat membuka Rapat Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sulawesi Barat di Maleo Hotel Mamuju, Kamis (2/7/2026). Menurutnya, jumlah penduduk terus bertambah, sementara luas lahan tidak pernah bertambah.
“Manusia itu setiap hari bertambah, tetapi tanah tidak pernah bertambah. Di Sulawesi Barat kepadatan penduduk baru sekitar 97 jiwa per kilometer persegi. Kita masih memiliki wilayah yang luas,” kata Junda.
Ia menjelaskan, persoalan yang sebenarnya dihadapi Sulbar adalah dominasi kawasan hutan yang mencapai sekitar 60 persen dari luas wilayah. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat berhadapan dengan persoalan hukum karena menggarap atau membeli lahan yang ternyata berada di kawasan hutan lindung atau kawasan berkonsesi.
Karena itu, Junda menilai diperlukan koordinasi lintas sektor melalui Gugus Tugas Reforma Agraria untuk mencari solusi atas berbagai persoalan pertanahan sekaligus memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.
Menurutnya, kejelasan status kepemilikan tanah akan meminimalkan konflik agraria dan meningkatkan kepastian hukum di tengah masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh unsur yang tergabung dalam GTRA, mulai dari Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal hingga akademisi, untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria di Sulawesi Barat sehingga berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara kolaboratif. (*)
