Jakarta, Mesakada.com — Pemkab Mamuju menghibahkan lahan seluas 2.400 meter persegi kepada pemerintah pusat untuk pembangunan kantor baru Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Mamuju, sebagai bagian dari penguatan infrastruktur kepelabuhanan di Sulbar.
Hibah tersebut menjadi bagian dari skema timbal balik dalam penataan Barang Milik Negara (BMN) antara pemerintah pusat dan daerah. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut juga menyerahkan hibah aset kepada Pemkab Mamuju berupa tanah seluas 330 meter persegi dan pagar permanen seluas 48 meter persegi.
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan di Jakarta, Senin (13/4/2026), dan disaksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan.
Lollan menjelaskan, hibah ini merupakan bagian dari optimalisasi aset negara agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi daerah, sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik di sektor transportasi laut.
“Ini bukan sekadar pemindahtanganan aset, tetapi bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh proses hibah telah melalui mekanisme sesuai ketentuan, termasuk persetujuan dari Kementerian Keuangan melalui KPKNL Mamuju serta penetapan oleh Menteri Perhubungan.
Dengan adanya tambahan lahan dari Pemkab Mamuju, pembangunan kantor baru UPP Kelas III Mamuju diharapkan dapat segera direalisasikan, sehingga operasional pelayanan pelabuhan menjadi lebih optimal.
Sementara itu, Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menilai pengembangan pelabuhan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ketersediaan lahan menjadi kunci dalam pengembangan pelabuhan. Kami berharap ke depan aktivitas pelabuhan kembali meningkat, termasuk operasional kapal penumpang yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, aktivitas pelabuhan di Mamuju sempat menurun pascagempa yang merusak sejumlah infrastruktur, sehingga diperlukan percepatan pembangunan untuk mengembalikan fungsi layanan secara maksimal.
Pemkab Mamuju, lanjutnya, siap terus mendukung pengembangan sektor transportasi laut melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan mobilitas barang dan penumpang di wilayah Sulbar. (ajs)
