Mamuju, Mesakada.com — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) menegaskan kondisi fiskal daerah tengah tertekan dengan penurunan pendapatan sekitar Rp 67 miliar.
Hal itu disampaikan saat memimpin apel virtual lingkup Pemprov Sulbar, Senin (4/5/2026). Penurunan tersebut terutama berasal dari sektor pajak rokok dan transfer pusat, yang berdampak langsung pada kemampuan anggaran daerah.
“Penerimaan APBD semakin menurun. Utamanya di sektor PAD. Dua jenis pendapatan, pajak rokok dan pajak APBN itu kurang lebih Rp 67 miliar. Kini kita harus efisiensi lagi,” kata SDK.
Ia menekankan, kondisi ini membuat efisiensi anggaran bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Program yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat diminta untuk dihentikan, meskipun telah tercantum dalam APBD.
Menurutnya, situasi nasional dan global yang tidak stabil turut memengaruhi perekonomian daerah, sehingga pemerintah dituntut lebih rasional dalam menyusun kebijakan. Setiap program harus berorientasi pada manfaat nyata, bukan sekadar formalitas anggaran.
Selain itu, Suhardi juga mengingatkan ASN agar tetap maksimal dalam pelayanan publik dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah ketatnya pengawasan masyarakat di era digital.
Ia juga melarang praktik pungutan di sekolah, termasuk iuran kepada orang tua murid, serta menekankan pentingnya loyalitas ASN dalam menjaga soliditas internal pemerintahan.
Di akhir arahannya, SDK meminta seluruh jajaran tetap fokus pada target pembangunan, terutama pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. (*)
