Mamuju, Mesakada.com — Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo SS) Sulbar mulai menata strategi komunikasi publik di awal 2026 melalui rapat monitoring dan evaluasi (monev) program triwulan pertama, yang digelar di Kantor Diskominfo SS Sulbar, Senin (20/4/2026).
Rapat internal yang dilaksanakan Bidang Komunikasi dan Publikasi Media (KPM) ini menjadi momentum refleksi sekaligus penyusunan langkah strategis menghadapi triwulan berikutnya. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas layanan komunikasi publik yang lebih adaptif terhadap dinamika informasi.
Kepala Bidang KPM Kominfo SS Sulbar, Dian Afrianty menegaskan, hasil evaluasi tidak hanya menjadi catatan, tetapi harus ditindaklanjuti dalam bentuk langkah konkret.
“Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari optimalisasi pemanfaatan SP4N-LAPOR, penguatan kerja sama, hingga pengelolaan konten di berbagai kanal informasi pemerintah,” ujar Dian.
Selain itu, tim juga menyoroti pentingnya monitoring isu publik agar respons pemerintah dapat lebih cepat dan tepat sasaran. Pembenahan desain grafis serta penyusunan kalender konten dinilai krusial untuk menjaga konsistensi penyebaran informasi kepada masyarakat.
Tak hanya menyentuh program, evaluasi juga mencakup aspek internal organisasi. Keterbatasan sumber daya manusia, kedisiplinan personel, hingga efektivitas distribusi beban kerja menjadi perhatian yang perlu segera dibenahi demi menjaga kinerja tetap optimal.
Penilaian terhadap kanal informasi milik masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) turut menjadi bagian evaluasi, terutama sebagai indikator dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas komunikasi digital kini menjadi salah satu tolok ukur penting dalam tata kelola pemerintahan modern.
Kepala Dinas Kominfo SS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengapresiasi langkah evaluatif yang dilakukan jajaran KPM. Menurutnya, penguatan layanan komunikasi publik merupakan bagian dari arah kebijakan gubernur. Ia menekankan, hasil monev triwulan pertama harus dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kinerja ke depan.
“Bidang komunikasi publik memegang peran strategis dalam membangun citra pemerintah. Peran ini tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga mengedukasi masyarakat terkait program prioritas, baik di tingkat daerah maupun pusat,” ujar Ridwan. (rls)
