Mamasa, Mesakada.com – Himpunan Aktivis Mamasa (HAM) menyatakan siap melaporkan Ketua DPRD Mamasa, Agum Saputra, ke Mahkamah Kehormatan PAN untuk meminta evaluasi terhadap kinerjanya menyusul sejumlah polemik yang berkembang di tengah masyarakat.
Koordinator HAM, Thamrin mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus upaya mendorong perbaikan tata kelola lembaga legislatif di Kabupaten Mamasa.
Menurut Thamrin, pihaknya menghormati mekanisme internal partai dan kewenangan yang dimiliki PAN dalam melakukan penilaian terhadap kadernya.
Namun, sebagai bagian dari masyarakat sipil, HAM menilai evaluasi terhadap kepemimpinan Ketua DPRD perlu dilakukan demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
“Kami menghormati mekanisme partai dan kewenangan internal PAN. Namun sebagai bagian dari masyarakat sipil, kami menilai perlu adanya evaluasi terhadap kinerja Ketua DPRD Mamasa agar kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD tetap terjaga,” ujar Thamrin.
HAM menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian memadai, termasuk tindak lanjut kesepakatan antara DPRD Mamasa dan HAM terkait rekomendasi pelantikan Sekretaris DPRD (Sekwan) definitif, yang hingga kini disebut belum menunjukkan perkembangan sesuai harapan masyarakat.
Selain itu, organisasi tersebut juga menilai berbagai kritik dan sorotan publik terhadap efektivitas kepemimpinan DPRD Mamasa dalam beberapa waktu terakhir perlu menjadi perhatian serius partai politik yang menaungi pimpinan lembaga tersebut.
Thamrin menegaskan bahwa pelaporan yang akan dilakukan bukan ditujukan untuk menyerang individu tertentu, melainkan sebagai upaya mendorong perbaikan kinerja kelembagaan demi kepentingan masyarakat.
“Kami akan menyampaikan laporan secara resmi kepada Mahkamah Kehormatan PAN agar dilakukan evaluasi secara objektif. Tujuan kami bukan menyerang pribadi seseorang, melainkan mendorong perbaikan kinerja lembaga demi kepentingan masyarakat Mamasa,” tegasnya.
HAM berharap Mahkamah Kehormatan PAN dapat menindaklanjuti laporan tersebut sesuai mekanisme organisasi yang berlaku sehingga berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik memperoleh kejelasan.
Saat ini, HAM mengaku tengah merampungkan dokumen dan bahan pendukung yang akan disertakan dalam laporan resmi yang akan disampaikan kepada Mahkamah Kehormatan PAN dalam waktu dekat. (*)
