Mamuju, Mesakada.com – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), mengeluarkan peringatan keras kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar agar lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran pendidikan.
Peringatan itu disampaikan SDK saat memimpin rapat evaluasi kerja pembangunan serta penjelasan alokasi anggaran penyesuaian terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Rapat tersebut digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, pada Senin 17 Maret.
Dalam rapat tersebut, SDK menegaskan bahwa dirinya mendengar banyak laporan terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di Disdikbud Sulbar. Ia menyoroti peran pejabat di instansi tersebut yang dinilai tidak serius dalam menjalankan tugasnya.
“Banyak sekali ceritanya dinas pendidikan saya dengar. Sekretarisnya, kepala bidangnya, semua main-main. Jangan main-main dengan saya. Kalau pun kamu main sama saya, saya maini kamu juga,” tegas SDK.
Disdikbud Sulbar sendiri merupakan salah satu instansi penerima anggaran terbesar. Pada tahun ini, instansi tersebut mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 578 miliar.
Namun, setelah dilakukan penyesuaian, anggaran tersebut mengalami pemangkasan sekitar Rp 32 miliar, sehingga menjadi Rp 545 miliar.
SDK menegaskan bahwa sektor pendidikan memiliki porsi anggaran yang signifikan dalam APBD Sulbar. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa alokasi dana pendidikan wajib mencapai 20 persen dari total APBD.
“Dinas pendidikan menjadi instansi penerima anggaran terbesar. Di sana ada DAK, DAU, dan sebagainya. Mandatori standing-nya memang 20 persen dari APBD,” jelasnya.
Pernyataan SDK ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efektif dan transparan. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sulbar. (*)
