Mamuju, Mesakada.com — Memasuki akhir triwulan pertama tahun anggaran 2026, Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat mempercepat penyelesaian sejumlah agenda strategis, terutama terkait dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi internal yang digelar di kantor Biro Pemkesra Setda Sulbar, dengan fokus pada sinkronisasi data capaian serta verifikasi akhir rencana hibah.
Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, menegaskan pentingnya akurasi dan transparansi dalam penyusunan laporan.
“Evaluasi di akhir Maret ini sangat krusial. Kita ingin memastikan seluruh administrasi, baik LPPD maupun LKPJ, telah tuntas sesuai standar. Untuk rencana hibah, harus diproses dengan prinsip kehati-hatian dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menekankan, setiap data dalam laporan bukan sekadar angka, melainkan cerminan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Rapat tersebut juga bertujuan memastikan laporan yang disusun benar-benar menggambarkan capaian pembangunan di Sulawesi Barat sepanjang triwulan pertama 2026, sebelum diserahkan ke pemerintah pusat dan DPRD.
Langkah percepatan ini disebut sejalan dengan visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang mendorong tata kelola pemerintahan berbasis data dan akuntabilitas.
Melalui koordinasi ini, Biro Pemkesra menargetkan seluruh laporan rampung tepat waktu sehingga program kerja pada triwulan berikutnya dapat berjalan lebih optimal, khususnya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
