Mamuju, Mesakada.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar mengklaim angka stunting di Sulbar menunjukkan tren penurunan berdasarkan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM) hingga Triwulan I 2026. Dari sebelumnya berada di kisaran 35 persen, angka stunting kini disebut turun menjadi 26,8 persen.
Kepala Dinkes Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim mengatakan, data tersebut berasal dari hasil pencatatan petugas kesehatan di lapangan melalui puskesmas yang dinilai mencerminkan kondisi riil di masyarakat.
“Data yang kami dapat sampai TW 1 ini, yang datanya dari teman-teman di puskesmas melalui EPPBGM, itu data yang real dari teman-teman petugas yang ada di lapangan. Kita sudah di posisi 26,8 persen,” kata dr Nursyamsi, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan angka stunting sebelumnya yang berada di kisaran 35 persen. Ia menyebut belum adanya survei kesehatan nasional dalam periode 2026-2027 membuat pihaknya menggunakan data EPPBGM sebagai acuan perkembangan penanganan stunting di daerah.
“Artinya ada penurunan. Karena yang tadinya 35 persen, sekarang di posisi TW 1 sampai Maret itu sudah di posisi 26,8 persen,” ujarnya.
Meski demikian, angka tersebut masih berada di atas target nasional. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting berada di bawah 19 persen sehingga Sulbar masih harus menurunkan angka stunting sekitar 7,8 persen lagi untuk mencapai sasaran tersebut.
“Kalau secara nasional itu di angka 19 persen, jadi kita harus di bawah 19 persen,” tambahnya.
dr Nursyamsi menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Sulbar untuk mempercepat penurunan stunting adalah melalui program PASTI PADU yang diinisiasi Gubernur Sulbar. Program ini tidak hanya berfokus pada stunting, tetapi juga pengentasan kemiskinan yang dinilai memiliki keterkaitan erat dengan persoalan gizi anak.
“Bapak Gubernur mengusung program PASTI PADU, yang mana bukan hanya berbicara tentang percepatan penurunan stunting, tetapi juga untuk mengentaskan kemiskinan. Karena antara kemiskinan dan stunting itu berkaitan erat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan program tersebut melibatkan sebagian besar organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi dan kabupaten. Intervensi difokuskan pada desa atau kelurahan yang ditetapkan sebagai lokus penanganan stunting oleh masing-masing pemerintah kabupaten. (ajs)
