Mamuju, Mesakada.com — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi kemarau ekstrem yang berpeluang terjadi di Sulawesi Barat pada 2026. Peringatan ini muncul seiring pengaruh fenomena El Nino yang diprediksi mulai menguat pada pertengahan tahun.
Forecaster Klimatologi BMKG Tampa Padang, Made Gangga Bhaskara, menjelaskan secara umum kondisi cuaca di Sulbar pada Maret masih didominasi curah hujan rendah hingga menengah. Namun, musim kemarau diperkirakan mulai terjadi pada Juni 2026.
“Secara umum kemarau belum di April. Potensinya mulai Juni, seiring pergerakan El Nino,” kata Gangga, Kamis (26/3/2026).
Meski demikian, tanda-tanda kemarau lebih awal sudah mulai terlihat di sejumlah wilayah. Beberapa daerah di Kabupaten Majene bagian barat seperti Pamboang, Banggae, dan Banggae Timur dilaporkan telah memasuki musim kemarau lebih dulu.
Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Polewali Mandar bagian barat, di antaranya Limburut, Tinambung, dan Balanipa, yang disebut telah mengalami kemarau sejak Februari 2026.
BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Sulbar akan terjadi pada Agustus mendatang. Pada periode tersebut, risiko kekeringan berpotensi meningkat, meski tidak merata di seluruh wilayah.
“Potensi kekeringan ekstrem itu ada, tapi tidak semua wilayah terdampak sama,” jelasnya.
Ia menambahkan, durasi kemarau tahun ini diperkirakan sedikit lebih panjang dibanding normal, dengan tambahan sekitar satu bulan atau 1–3 dasarian di beberapa wilayah.
Adapun daerah yang dipetakan mengalami kerentanan antara lain sebagian wilayah di Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamasa, hingga Pasangkayu. Sementara wilayah lain diprediksi tetap mengalami kemarau dengan karakteristik yang berbeda.
BMKG juga menegaskan bahwa fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif tidak terlalu berpengaruh terhadap wilayah Sulawesi, karena dampaknya lebih dominan di wilayah Sumatra. Dengan demikian, kondisi di Sulbar lebih dipengaruhi oleh El Nino.
Lebih lanjut, BMKG mengingatkan sejumlah potensi dampak yang perlu diwaspadai, mulai dari gangguan ketersediaan air bersih, penurunan produksi pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, sektor energi juga berpotensi terdampak, khususnya pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang sangat bergantung pada ketersediaan air.
BMKG mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk mulai melakukan langkah antisipatif, seperti menghemat penggunaan air, menyiapkan cadangan air, serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
“Masyarakat juga diharapkan menyesuaikan aktivitas agar tidak terlalu lama terpapar panas, serta rutin memantau informasi cuaca dari BMKG,” ujarnya. (*)
