Mamuju, Mesakada.com — Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) terkait Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jumat, 17 April 2026.
FGD tersebut difokuskan pada penguatan sistem pengawasan internal guna memastikan seluruh program kerja berjalan selaras dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memetakan capaian kinerja sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan administratif dalam pelaksanaan program kemasyarakatan. Melalui evaluasi yang lebih mendalam, diharapkan fungsi pelayanan di bawah koordinasi Biro Pemkesra dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menegaskan bahwa monitoring berkala merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas kinerja birokrasi.
“Keikutsertaan Biro Pemkesra dalam FGD ini merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga ritme pemerintahan yang bersih. Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang dievaluasi memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat ke depan,” ujar Murdanil.
Langkah penguatan tata kelola ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang berkomitmen mewujudkan birokrasi modern dan berorientasi pada hasil. Sepanjang 2026, pemerintah daerah terus mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak hanya bekerja secara rutin, tetapi juga menghadirkan inovasi berbasis data dan kondisi lapangan.
Melalui FGD ini, Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil evaluasi guna meningkatkan mutu pelayanan publik. Partisipasi aktif seluruh elemen pemerintahan diharapkan mampu mendorong perubahan signifikan bagi kemajuan Sulawesi Barat. (*)
