Mamuju, Mesakada.com — Wakil Bupati Mamuju, Yuki Permana, menghadiri malam ramah tamah dan pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat yang digelar di Ballroom Grand Hotel Maleo and Convention Mamuju, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momen peralihan jabatan dari Sukarman Sumarinton kepada pejabat baru Budi Hartawan Pandjaitan.
Selain Wakil Bupati Mamuju, acara juga dihadiri Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, unsur Forkopimda Sulawesi Barat, Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana, para bupati dan wakil bupati se-Sulawesi Barat, kepala kejaksaan negeri, serta pejabat tinggi lingkup Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
Kehadiran Wakil Bupati Mamuju dalam kegiatan tersebut menunjukkan dukungan Pemerintah Kabupaten Mamuju terhadap penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan institusi penegak hukum di Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menjelaskan bahwa Sulawesi Barat merupakan provinsi pemekaran dari Sulawesi Selatan yang terdiri dari enam kabupaten dengan mayoritas masyarakat berasal dari suku Mandar.
Ia juga menegaskan bahwa visi pembangunan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera harus berjalan seiring dengan penegakan hukum dan keadilan sebagai fondasi pembangunan daerah.
“Sebagai mitra pemerintah, maju dan sejahtera tidaklah cukup, karena harus ada sumber keadilan sebagai penyeimbang dari lembaga kejaksaan,” ujar Suhardi Duka.
Sementara itu, Sukarman Sumarinton yang kini menjabat sebagai Inspektur Keuangan III Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan Forkopimda Sulawesi Barat atas sinergi yang terjalin selama dirinya menjabat Kajati Sulbar sejak April 2025 hingga April 2026.
“Di tempat tugas yang baru, wilayah Sulawesi Barat menjadi daerah pengawasan, sehingga diharapkan silaturahmi dan kerja sama dapat tetap berjalan,” katanya.
Kajati Sulbar yang baru, Budi Hartawan Pandjaitan, menyampaikan harapannya agar sinergitas dan kerja sama antarunsur pimpinan daerah di Sulawesi Barat dapat terus terjaga demi mendukung proses penegakan hukum dan pengawasan keadilan di daerah. (*)
