Mamuju, Mesakada.com — Pemprov Sulbar mulai memperkuat aspek kesehatan mental masyarakat. Hal ini ditandai dengan sosialisasi pembentukan Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) tingkat provinsi yang dibuka langsung Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, secara virtual, Selasa (7/4/2026).
Junda menekankan bahwa pembentukan TPKJM bukan sekadar formalitas, melainkan langkah penting untuk menjawab persoalan kesehatan mental yang kian kompleks. Langkah ini juga sejalan dengan visi misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, pada pancadaya ketiga yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
Ia menyinggung data Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang menunjukkan tingginya angka depresi, terutama pada kelompok usia 15–24 tahun. Bahkan menurutnya, tekanan mental juga banyak dialami kelompok perempuan, khususnya ibu rumah tangga yang menghadapi beban ekonomi dan sosial.
“Kalau kita lihat, tekanan itu paling banyak dirasakan perempuan. Mulai dari persoalan rumah tangga sampai ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, kelompok yang tidak bekerja maupun masih bersekolah juga termasuk rentan mengalami tekanan mental. Fenomena ini bahkan lebih dominan terjadi di wilayah perkotaan.
Menurut Junda, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius. Pasalnya, sekitar 80 persen penduduk Sulawesi Barat berada pada usia produktif. Jika kelompok ini justru mengalami tekanan mental, maka peluang memanfaatkan bonus demografi bisa terhambat.
“Kalau usia produktif kita banyak yang mengalami depresi, akan sulit bagi daerah ini untuk berkembang,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia mendorong penguatan kesehatan jiwa melalui dua pendekatan utama. Pertama, pada level individu, dengan mendorong pola hidup sehat seperti olahraga serta menyediakan akses layanan konseling bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan.
Kedua, melalui lingkungan keluarga dan sosial, termasuk sekolah dan tempat kerja yang lebih ramah dan tidak menekan.
Ia mengingatkan pentingnya peran dunia pendidikan dalam menjaga kesehatan mental siswa. Jangan sampai tekanan di sekolah justru membuat anak putus sekolah atau mengalami gangguan psikologis.
“Sekolah harus jadi tempat yang nyaman, bukan tempat yang menekan,” katanya.
Di sektor kesehatan, ia juga menyoroti banyaknya penyakit yang berkaitan dengan kondisi mental, seperti gangguan kecemasan yang kerap dikaitkan dengan penyakit fisik.
Begitu pula dengan akses layanan kesehatan yang harus mudah dan terjangkau, agar tidak menambah beban psikologis masyarakat.
Selain itu, pemerintah, baik provinsi, kabupaten, hingga desa, dinilai penting dalam menyediakan ruang publik yang layak agar masyarakat tidak terus berada dalam tekanan aktivitas sehari-hari.
Tak kalah penting, Junda mengajak tokoh agama dan masyarakat untuk ikut menghapus stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
“Jangan sampai kita hanya mengolok-olok. Mereka butuh dukungan, bukan dijauhi,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan manusia ke depan tidak bisa lagi hanya dilihat dari sisi fisik dan ekonomi. Kesehatan mental harus menjadi bagian penting.
“Manusia itu tidak cukup pintar saja, tapi juga harus kuat menghadapi tekanan hidup,” tambahnya.
Melalui pembentukan TPKJM, ia berharap seluruh pihak dapat bergerak bersama, merumuskan langkah-langkah konkret, dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
“Ini momentum kita untuk membangun manusia Sulawesi Barat yang tidak hanya maju, tapi juga sehat secara mental dan berkarakter,” tutupnya. (*)
