Makassar, Mesakada.com — Legislator DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad, resmi meraih gelar doktor pada Program Doktor Studi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (Unhas).
Syamsul Samad berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Kapasitas Kebijakan dalam Pengentasan Kemiskinan di Sulawesi Barat” dengan predikat sangat memuaskan, setelah menempuh studi lebih dari tiga tahun. Ujian Akhir Disertasi berlangsung di Ruang Rapat 109 Pascasarjana Unhas, Selasa (23/12/2025).
Sidang promosi doktor dipimpin Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Unhas, Prof. Baharuddin, ST., M.Arch., Ph.D. Promotor penelitian ini adalah Prof. Dr. Alwi, M.Si., dengan co-promotor Prof. Dr. Nursini, S.E., M.A., dan Dr. Sultan Suhab, S.E., M.S.
Adapun tim penguji terdiri atas Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S., Prof. Dr. Muhammad Yunus, M.A., Dr. Ariady Arsal, S.P., M.Si., serta Dr. Novayanti Sopia Rukmana S., S.Sos., M.Si.
Dalam keterangannya, Syamsul Samad menegaskan bahwa kemiskinan bukan sekadar angka statistik, melainkan mandat konstitusi yang wajib diperjuangkan oleh para wakil rakyat. Hal tersebut menjadi latar belakang utama lahirnya disertasi yang mengkaji kapasitas kebijakan DPRD Sulawesi Barat dalam pengentasan kemiskinan.
Penelitian ini menyoroti peran strategis DPRD dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan regulasi yang berpihak kepada masyarakat miskin. Sebagai politisi sekaligus praktisi legislatif, ia menilai perlunya peningkatan kapasitas anggota dewan agar mampu menjalankan mandat tersebut secara efektif.
“Kemiskinan bagi seorang anggota DPRD adalah amanah yang harus diselesaikan. Kalau tinggi diturunkan, kalau rendah dihilangkan. Kemiskinan adalah hal mutlak yang harus diperjuangkan,” ujarnya.
Salah satu temuan utama riset ini adalah pentingnya keberanian politik dalam penyusunan anggaran. Menurutnya, DPRD perlu mengalihkan fokus dari belanja rutin administratif ke belanja yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan.
“Harus ada terobosan, berani mengambil keputusan penting dengan tidak lagi mendominasi belanja rutin, tetapi fokus pada belanja yang betul-betul menyentuh pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Disertasi ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, dengan tetap menjaga keseimbangan kapasitas intelektual dan keterampilan antara kedua lembaga. Ia menilai, peningkatan kualitas eksekutif harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas legislatif dalam fungsi budgeting dan legislasi.
“Seluruh kebijakan yang dieksekusi eksekutif lahir dari kesepakatan bersama antara eksekutif dan DPRD melalui APBD maupun Perda,” tambahnya.
Syamsul Samad berharap hasil penelitiannya dapat menjadi refleksi bagi seluruh anggota legislatif, khususnya di Sulawesi Barat, untuk terus meningkatkan kapasitas diri dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. (*)
