Mamuju, Mesakada.com – Kementerian Pertanian (kementan) meminta pelaksanaan program cetak sawah di Sulbar pada 2026 tidak lagi mengalami kegagalan seperti tahun sebelumnya. Sebanyak 868 hektare lahan telah dipastikan siap dikerjakan dengan alokasi anggaran sekitar Rp 30 miliar.
Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas I Makassar, Rustan Massinai mengatakan. total luas cetak sawah yang dialokasikan untuk Sulbar mencapai 868 hektare. Rinciannya, Kabupaten Polewali Mandar seluas 72 hektare, Kabupaten Mamuju 148 hektare, dan Kabupaten Mamasa 646 hektare.
“Tahun 2026 kami berharap ini harus dilaksanakan. Totalnya 868 hektare. Kalau dirupiahkan sekitar Rp 35 juta per hektare, berarti ada sekitar Rp 30 miliar yang kami alokasikan ke Sulawesi Barat tahun 2026,” kata Rustan, Kamis (6/8/2026).
Ia menegaskan seluruh lokasi yang diusulkan telah siap dikerjakan sehingga tidak boleh ada pengurangan target. Bahkan, capaian tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebagai bagian dari program peningkatan produksi pangan nasional.
Rustan mengingatkan agar persoalan yang menyebabkan program cetak sawah tersendat pada 2025 tidak kembali terulang. Menurutnya, hanya lahan yang memiliki sengketa yang tidak dapat diproses.
“Ini kami mohon tidak ada lagi yang seperti tahun 2025 ada penolakan, kecuali memang yang bersengketa. Tidak boleh di HGU, tidak boleh di sempadan sungai. Ini yang harus diperhatikan kontraktor maupun penyedia. Kalau ada persoalan segera diselesaikan,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah, pelaksana, hingga kontraktor bergerak cepat menuntaskan seluruh tahapan pekerjaan agar anggaran yang telah disiapkan tidak kembali ke kas negara.
“Dari 868 hektare itu sudah siap dikerjakan. Itu sudah kami laporkan ke Presiden, jadi tidak boleh berkurang. Mohon maaf, jangan dikembalikan uang itu ke negara. Silakan dieksekusi,” ujarnya.
Menurut Rustan, keberhasilan program cetak sawah menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas lahan baku sawah sekaligus mendukung target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. Dengan kesiapan lahan dan anggaran yang telah tersedia, ia berharap seluruh pihak dapat mengawal pelaksanaannya hingga tuntas pada 2026. (*)
