Mamuju, Mesakada.com — Pemprov Sulbar mengkaji penundaan operasional Sekolah Rakyat (SR) Mamuju karena progres pembangunan fisik baru mencapai sekitar 80 persen. Alhasil SR tidak bisa digunakan pada 17 Juli sesuai jadwal yang ditentukan Presiden Prabowo.
Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekprov Sulbar, Junda Maulana, Kamis (9/7/2026). Sesuai jadwal awal dari Kementerian Sosial (Kemensos), kegiatan belajar mengajar seharusnya dimulai pada 17 Juli 2026, setelah tahapan mobilisasi siswa dan guru pada 10–13 Juli. Namun, hasil evaluasi menunjukkan fasilitas utama belum sepenuhnya siap sehingga jadwal pembukaan sekolah dinilai sulit direalisasikan.
“Kita akan berkoordinasi dengan kementerian, apakah memungkinkan dimulai tanggal 31 Juli. Kalau memang memungkinkan, kita akan mengusulkan tanggal tersebut,” kata Junda.
Junda menegaskan, Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK) tidak ingin memaksakan pembelajaran dimulai ketika aktivitas proyek masih berlangsung.
“Jangan sampai anak-anak sudah berada di dalam, tetapi masih terganggu oleh pekerjaan pembangunan. Yang paling penting juga jangan sampai ada risiko keselamatan akibat aktivitas proyek,” tegasnya.
Selain gedung, Pemprov Sulbar juga mengevaluasi kesiapan guru, tenaga kependidikan, juru masak, petugas laundry, hingga petugas kebersihan yang akan mendukung operasional sekolah.
Rapat evaluasi lanjutan dijadwalkan pada 21 Juli 2026, kemudian peninjauan lapangan dilakukan pada 23 Juli 2026 untuk memastikan kondisi bangunan. Jika seluruh persyaratan terpenuhi dan mendapat persetujuan kementerian, siswa dan tenaga pendidik ditargetkan mulai masuk pada 31 Juli 2026.
“Kalau disetujui kementerian, mekanismenya seperti itu. Tetapi kalau tidak, maka kita akan menunda sampai bangunan benar-benar rampung,” pungkas Junda. (*)
