Mamuju, Mesakada.com – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Junda Maulana, menegur sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mengikuti apel virtual atau hanya dihadiri perwakilan tanpa kepala OPD pada apel lingkup Pemprov Sulbar, Senin (6/7/2026). Apel itu menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) sebagai fondasi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menurutnya, apel virtual yang digelar setiap Senin pertama setiap bulan merupakan kesepakatan bersama sehingga tidak seharusnya lagi ada OPD yang absen. Junda menyampaikan ke depan pihaknya akan mengingatkan pelaksanaan apel lebih awal agar seluruh perangkat daerah dapat mempersiapkan diri.
Namun, ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap agenda rutin tersebut semestinya sudah menjadi tanggung jawab masing-masing pimpinan OPD. Selain itu, ia menginstruksikan para asisten dan staf ahli untuk melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh OPD.
Sidak akan dilakukan secara acak, baik pada pagi maupun siang hari, guna memastikan tingkat kehadiran dan kedisiplinan ASN di lingkungan Pemprov Sulbar. Dalam arahannya, Junda menilai pimpinan tidak boleh terus-menerus menghabiskan waktu hanya untuk mengingatkan persoalan absensi, kedisiplinan, maupun kelengkapan atribut pegawai. Menurutnya, energi pemerintah seharusnya difokuskan pada pencapaian target pembangunan daerah.
Ia kemudian memaparkan sejumlah sasaran pembangunan Sulbar hingga tahun 2030. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 8 persen dari posisi saat ini sekitar 5,3 persen. Sementara angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 5–6 persen dari kondisi sekarang yang masih berada di kisaran 10,1 persen atau membutuhkan penurunan sekitar satu persen setiap tahun.
Di sektor pembangunan manusia, Pemprov Sulbar juga menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 20 persen dari kondisi saat ini sekitar 35 persen. Selain itu, sekitar 30 ribu anak yang belum mengenyam pendidikan diharapkan dapat memperoleh akses sekolah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Junda menegaskan bahwa seluruh target tersebut hanya dapat dicapai apabila seluruh ASN bekerja sebagai mesin birokrasi yang solid dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, lemahnya kinerja birokrasi akan berdampak langsung pada tidak tercapainya berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
Menutup arahannya, Junda mengingatkan seluruh OPD agar memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran secara maksimal. Ia meminta setiap perangkat daerah memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara efektif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Sulbar, mengingat keterbatasan fiskal yang dimiliki pemerintah daerah. (*)
