Mamuju, Mesakada.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melontarkan teguran keras kepada PT Hutama Karya (HK) karena dinilai terlambat menyelesaikan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju, Sulbar. Bahkan, Doddy menyebut direksi perusahaan pelat merah itu perlu disentil kepalanya lantaran proyek prioritas Presiden Prabowo itu belum juga rampung.
Pernyataan itu disampaikan Dody usai meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Senin (3/8/2026). Menurut Doddy, progres pembangunan di lapangan masih jauh dari target penyelesaian. Ia mengakui pekerjaan sempat terkendala kondisi tanah yang keras sehingga proses pembangunan pondasi memerlukan waktu lebih lama.
“Ya, ini masih belum selesai ya, masih jauh dari kata selesai. Memang kendala utamanya kemarin lahannya keras ya. Tanah-tanah keras, sehingga perlu waktu cukup lama untuk bikin pondasinya,” kata Dody.
Namun, alasan tersebut tidak sepenuhnya diterima. Doddy menilai proyek strategis nasional seperti Sekolah Rakyat seharusnya tetap dapat diselesaikan sesuai target. Karena itu, ia secara terbuka menyentil jajaran direksi Hutama Karya.
“Direksi Hutama Karya masih harus disetil kepalanya nih. Hari gini program prioritas presiden, tapi kok terlambat-lambat,” tegasnya.
Dody menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju harus sudah rampung pada Agustus 2026. Untuk mengejar ketertinggalan, Kementerian PU telah berkoordinasi dengan TNI agar menambah personel di lapangan.
“Kita lagi coba percepat, mudah-mudahan di akhir Agustus ini bisa selesai. Kita lagi meminta tolong teman-teman TNI lagi tambah tim, supaya bisa lebih dipercepat, karena menurut saya sih agak sudah sangat terlambat ya,” katanya.
Meski pembangunan fisik mengalami keterlambatan, Dody memastikan proses penerimaan peserta didik baru tidak akan terganggu. Menurutnya, jadwal Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat disesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah.
“Jadi setiap tempat bergantung kepada provinsinya, bergantung kepada gubernur, bupatinya. Memang ada yang 31 Juli, tapi juga ada 14 Agustus, ada juga tanggal 5 Agustus,” ujarnya.
Ia menambahkan penyesuaian jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan siswa, tenaga pendidik, dan seluruh fasilitas pendukung.
“Jadi bervariasilah. Menunggu macam-macam, menunggu kesiapan murid-muridnya, menunggu kesiapan guru-gurunya, tenaga pendidiknya, dan seterusnya,” pungkasnya. (*)
