Mamuju, Mesakada.com – Anggota DPRD, Sugianto geram menerima banyak laporan masyarakat terkait ketidaktepatan data desil yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima bantuan sosial. Ada yang rumahnya reot tapi masuk di desil 6 ke atas.
Menurut Sugianto, kesalahan dalam penentuan desil berpotensi membuat masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya. Sebaliknya, warga yang dinilai tidak memenuhi kriteria bisa saja masuk sebagai penerima bantuan.
Ia meminta instansi yang berkaitan dengan pendataan dan penyaluran bantuan sosial, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial (Dinsos) serta pemerintah di berbagai tingkatan, tidak menjalankan tugas sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“Kepada instansi yang terkait dengan urusan seperti ini apakah itu BPS, dinsos atau pihak pemerintah di semua tingkatan. Janganlah bekerja dan melaksanakan tugas hanya sekadar menggugurkan kewajiban,” kata Sugianto, Kamis (10/9/2026).
Sugianto menilai persoalan ketidaktepatan data tersebut perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi justru terlewat dalam pendataan.
Untuk menyikapi persoalan tersebut, Sugianto berencana mengusulkan kepada pimpinan DPRD Mamuju agar masalah pendataan desil diagendakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait.
“Saya akan usul ke pimpinan untuk diagenda RDP, apakah pimpinan mau respon dan tindak lanjuti atau tidak,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan kesalahan pendataan tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan teknis di tingkat daerah. Menurutnya, masalah ketidaktepatan data penerima bantuan telah menjadi persoalan yang terjadi secara nasional sehingga perlu disikapi pemerintah sesuai kewenangannya.
“Iya karena sekalipun tidak sempat di RDP-kan tapi karena kesalahan pendataan ini sudah menasional maka seharusnya disikapi oleh pemerintah sesuai tingkatan melalui Instansi atau OPD terkaitnya tentunya,” pungkasnya.
Sugianto berharap pemerintah dan instansi terkait dapat melakukan evaluasi serta perbaikan data secara serius agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan dan tidak kembali menimbulkan persoalan salah sasaran. (*)
