Mamuju, Mesakada.com – Perkembangan desa di Sulbar menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel) 2026, sebanyak 376 desa dan kelurahan di Sulbar masuk kategori berkembang dan cepat berkembang.
Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 31 Maret 2026 mencatat, dari desa dan kelurahan yang telah menginput data Epdeskel, terdapat 190 desa/kelurahan (33,04 persen) berstatus berkembang dan 186 desa/kelurahan (32,35 persen) berstatus cepat berkembang.
Dengan demikian, sekitar 65,39 persen desa dan kelurahan di Sulbar telah berada pada kategori berkembang dan cepat berkembang.
Capaian tersebut turut mengantarkan Sulbar masuk dalam 10 besar nasional untuk tingkat penginputan data Epdeskel. Tingkat input data Sulbar mencapai 62,19 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 34,50 persen.
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menetapkan hasil evaluasi tersebut melalui Surat Nomor 100.3.3.9/3059/BPD tertanggal 3 Juni 2026. Evaluasi dilakukan untuk mengukur perkembangan desa dan kelurahan dari aspek pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.
Kepala Dinas Sosial, P3A, dan PMD Sulbar, Darmawati, mengatakan capaian tersebut didorong oleh tingginya partisipasi desa dalam penginputan data.
Menurutnya, salah satu indikator penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk tambahan penghasilan perangkat desa adalah kewajiban melakukan input data Epdeskel.
“Desa harus melakukan input data sebagai salah satu indikator penyaluran BKK. Hal ini mendorong desa-desa di Sulbar lebih aktif memperbarui data mereka,” ujar Darmawati.
Ia menjelaskan, desa yang masuk kategori berkembang dan cepat berkembang juga berpeluang mengikuti seleksi Desa dan Kelurahan Berprestasi tingkat nasional tahun 2026.
Meski demikian, masih terdapat 27 desa/kelurahan (4,70 persen) yang masuk kategori kurang berkembang. Selain itu, penginputan data dari kelurahan di Sulbar masih menjadi pekerjaan rumah karena belum ada kelurahan yang tercatat mengisi data Epdeskel.
Darmawati menegaskan, data yang akurat dan mutakhir sangat penting untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pembinaan desa yang tepat sasaran.
“Capaian ini menunjukkan pembangunan desa di Sulawesi Barat terus bergerak maju. Ke depan, kualitas tata kelola pemerintahan desa, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan perlu terus ditingkatkan,” katanya. (rls)
