Mamuju, Mesakada.com — Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Barat (Sulbar) mulai menatap arah dukungan dalam Munas XVIII BPP HIPMI 2026. HIPMI Sulbar ingin figur pemimpin yang mampu mengakomodir kepentingan daerah.
Hal tersebut terangkum dalam kegiatan silaturahmi HIPMI Sulbar bersama pengurus di Ballroom Matos Hotel Mamuju, Sabtu (25/4/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Bendahara Umum BPP HIPMI, Reynaldo Bryan, yang juga merupakan calon Ketua Umum (Caketum) Periode 2026-2029 BPP HIPMI.
Ketua BPD HIPMI Sulbar, Zulfikar Suhardi menegaskan bahwa momentum menjelang Munas harus dimanfaatkan untuk melahirkan pemimpin yang mampu mengakomodasi kepentingan daerah, khususnya BPD dan BPC.
“Semua pengurus BPD dan BPC tentu berharap Munas ini bisa menghasilkan ketua umum yang mampu membawa cita-cita daerah. Kita ingin ada kolaborasi kuat antara BPP, BPD, dan BPC,” ujar Zulfikar.
Ia juga mengungkapkan telah bertemu dengan seluruh calon ketua umum. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mencari figur terbaik yang memiliki komitmen terhadap pembangunan daerah, khususnya Sulbar.
“Saya temui semua Caketum bukan untuk mengolah dukungan, tapi untuk melihat siapa yang paling punya perhatian ke Sulbar. Kita ingin Sulbar naik kelas, baik dari sisi daerah maupun kualitas pengurusnya,” tegasnya.
Zulfikar menambahkan, ke depan masih ada kemungkinan calon ketua umum lainnya akan berkunjung ke Sulbar untuk menyerap aspirasi para pemilih.
Sementara itu, Bendahara Umum BPP HIPMI, Reynaldo Bryan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku usaha di daerah sebagai kunci pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pengusaha daerah, mulai dari UMKM harus naik ke kelas menengah, dan yang menengah naik ke kelas atas. Dengan begitu target pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai,” ujarnya.
Reynaldo menilai pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terpusat di Jakarta, melainkan harus merata hingga ke daerah. Ia mengaku memahami kondisi tersebut karena berasal dari daerah.
“Teman-teman di daerah harus diberi peluang yang sama. Visi saya sederhana, yaitu ‘paten’. Kita tidak boleh membedakan skala usaha, baik kecil maupun besar,” jelasnya.
Ia juga mendorong agar pengusaha daerah diberi ruang lebih luas di tingkat pusat, termasuk menduduki posisi strategis di BPP HIPMI.
“Pengurus dari daerah harus bisa jadi ketua bidang di BPP. Karena yang paling paham persoalan daerah adalah orang daerah itu sendiri, bukan yang di pusat,” pungkasnya. (ajs)
