Mamuju, Mesakada.com — Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan I 2026 mencapai 5,33 persen. Meski menunjukkan tren positif, capaian tersebut masih berada di bawah target pemerintah provinsi yang dipatok sebesar 6 persen.
Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), saat menutup Rapat Kerja Pimpinan Semester I Tahun 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (18/6/2026).
“Untuk triwulan pertama kita tumbuh 5,33 persen sedangkan target kita di angka 6 persen,” kata Suhardi Duka.
Rapat kerja tersebut menjadi forum evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) dan program prioritas daerah yang dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, bupati, wakil bupati, serta sekretaris daerah se-Sulawesi Barat.
Dalam evaluasi tersebut, SDK menyoroti persoalan data yang dinilai masih menjadi hambatan utama dalam berbagai program pemerintah, mulai dari penanganan kemiskinan, stunting, hingga perizinan.
“Data menjadi isu paling mendasar. Hampir semua program strategis, baik itu kemiskinan, sekolah rakyat, MBG, JKN, KDMP, RTLH, stunting, ATS hingga perizinan mengalami masalah yang berulang. Data tidak mutakhir. Olehnya itu memang data BPS sangat kita perlukan,” ujarnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari target 189 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebanyak 169 unit telah terbentuk. Namun, masih terdapat sejumlah kendala, terutama di wilayah terpencil.
SDK mengungkapkan pemerintah tengah mempertimbangkan pola pelaksanaan yang lebih efektif untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Mungkin juga kita akan memberikan evaluasi bahwa untuk 3T tidak usah dibuat SPPG, langsung saja ke sekolah,” katanya.
Ia juga menilai berbagai program prioritas yang berjalan belum sepenuhnya membentuk rantai nilai ekonomi yang kuat di Sulawesi Barat. Permintaan pangan yang meningkat melalui program MBG, misalnya, belum sepenuhnya menggerakkan ekonomi lokal karena sebagian bahan baku masih dipasok dari luar daerah.
Di sektor hilirisasi, SDK menyoroti masih minimnya pengolahan komoditas unggulan daerah. Produk turunan sawit masih terbatas, sementara kakao dan kopi mayoritas masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.
Dalam rapat tersebut, para kepala daerah juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi, mulai dari persoalan data, ketersediaan lahan, kapasitas sumber daya manusia, kemampuan fiskal daerah, hingga sarana-prasarana dan koordinasi lintas sektor.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi untuk memastikan pelaksanaan program strategis nasional berjalan lebih efektif.
“Kita sepakat untuk menyukseskan program strategis nasional, semua ya. Kita juga sepakat pemerintah daerah merasakan bahwa kurangnya koordinasi pejabat lintas sektor,” tutur SDK.
Selain itu, Pemprov Sulbar akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara lebih selektif sesuai potensi ekonomi desa, serta tetap memprioritaskan pembangunan rumah sehat dan layak huni yang masih menjadi kebutuhan di seluruh kabupaten.
Pada kesempatan yang sama, SDK juga mengumumkan pelaksanaan kegiatan budaya dan maritim Sandeq Silumba tingkat provinsi tahun 2026 ditunda akibat keterbatasan anggaran. Tahun ini, kegiatan tersebut akan dilaksanakan dalam skala lokal oleh pemerintah kabupaten di Majene dan Polewali Mandar, sementara pelaksanaan tingkat provinsi direncanakan kembali pada tahun mendatang. (*)
