Mamuju, Mesakada.com – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) melaporkan kondisi Sulbar baik-baik saja di hadapan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI, Mugiyanto. Kondisi yang di maksud terkait situasi daerah hingga pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Gubernur SDK saat menjamu Wamen HAM bersama rombongan di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulbar, Senin (27/4/2026).
Gubenur SDK juga memaparkan gambaran umum Sulbar. Mulai dari kondisi sosial, stabilitas daerah, hingga capaian ekonomi selama masa pemerintahannya.
Ia menyampaikan, hingga saat ini Sulbar relatif kondusif dan tidak menghadapi persoalan besar terkait hak asasi manusia. Menurutnya, keberagaman suku dan agama di Sulbar justru menjadi kekuatan tersendiri dalam menjaga harmoni sosial.
“Sulbar ini dihuni berbagai suku, meskipun yang terbesar adalah suku Mandar. Semua agama juga ada, dengan mayoritas Muslim. Secara umum, stabilitas politik dan keamanan di daerah ini cukup baik,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, SDK mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Sulbar mencapai 5,76 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan berada di kisaran 10 persen dan angka pengangguran sekitar 3 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional. Indeks ketimpangan (gini rasio) juga dinilai cukup baik.
Ia menambahkan, struktur ekonomi Sulbar masih ditopang sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), disusul sektor industri pengolahan. Komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kakao, kopi dan beras turut menjadi penggerak ekonomi daerah.
“Ketahanan pangan kita juga cukup baik, bahkan kami swasembada pangan,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Gubernur berharap kunjungan Wamen HAM ini tidak berhenti sampai di sini dan dapat terus berlanjut melalui kerja sama ke depan.
Sementara itu, Wamen HAM, Mugiyanto menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemprov Sulbar. Ia mengaku kunjungan tersebut merupakan yang pertama kalinya ke Sulbar.
“Terima kasih atas jamuan malam ini, Pak Gubernur. Besok kami akan melaksanakan agenda utama terkait penguatan penilaian kepatuhan HAM, khususnya bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian HAM sebagai kementerian yang relatif baru memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan agenda nasional, termasuk memperkuat pemahaman masyarakat terkait hak asasi manusia.
Menurutnya, salah satu fokus utama saat ini adalah mendorong pemahaman HAM tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada sektor ekonomi, sosial, budaya, hingga politik yang selama ini belum banyak disadari sebagai bagian dari HAM. (*)
