Mamuju, Mesakada.com — Presiden RI, Prabowo Subianto memerintahkan perangkatnya di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Sulbar, agar memberantas preman berkedok organisasi masyarakat (Ormas).
Kehadiran preman di suatu wilayah dianggap dapat menganggu stabilitas keamanan dan menghambat perekonomian daerah.
Sama seperti di daerah lain, instruksi itu kemudian ditindaklanjuti di Sulbar dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dan Sekretariat Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Bermasalah yang mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha di Daerah.
Satgas tersebut terdiri dari unsur Forkopimda di Sulbar. Pembahasan draf SK satgas itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda secara tertutup, di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 16 Mei.
“Tadi sudah dibentuk tim. Tim terpadu yang dibentuk gubernur, terdiri dari beberapa komponen untuk meredam tindakan-tindakan premanisme. Karena itu sangat menghambat investasi di sini,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar, Andi Darmawangsa.
Dalam rilis Polda Sulbar, Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar menyebutkan jika pertemuan Forkopimda Sulbar di Kantor Gubernur Sulbar merupakan pertemuan sinergi strategis seluruh pemangku kepentingan, dalam menjaga stabilitas kamtibmas, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif di Sulbar.
Menurut dia, rakor itu menjadi panggung kolaborasi untuk membahas tantangan dan peluang pembangunan ekonomi di Sulbar.
Irjen Pol Adang, dalam presentasinya juga memaparkan situasi kamtibmas terkini, beserta komitmen teguh Polda Sulbar dalam mendukung penuh upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan iklim investasi yang menarik dan aman bagi para investor.
“Strategi-strategi inovatif yang akan dijalankan oleh Polda Sulbar untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pelaku usaha yakni mulai dari peningkatan patroli, penguatan deteksi dini potensi gangguan keamanan, hingga penanganan cepat dan tepat terhadap setiap pelanggaran hukum yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana yang turut hadir dalam rakor tersebut, mengungkapkan, pembentukan satgas penanggulanan premanisme merupakan instruksi Presiden Prabowo. Setiap daerah pun menindaklanjuti instruksi itu.
“Kesimpulan secara umum bahwa Sulbar memiliki potensi yang sangat besar. Dengan PAD yang masih sangat kecil di Sulbar, maka mau tidak mau, potensi sumber daya yang dimiliki harus di eksplore sebaik-baiknya demi kepentingan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi kita. Intinya bahwa semua demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
