Mamuju, Mesakada.com — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar bakal mulai menyasar kendaraan-kendaraan yang tidak bayar pajak di Sulbar. Hal itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur menegaskan pentingnya memaksimalkan penagihan pajak kendaraan bermotor berbasis data yang telah dimiliki Bapenda Sulbar. Ia meminta seluruh jajaran Samsat dan UPTD pelayanan pajak bergerak lebih agresif untuk mengoptimalkan potensi kendaraan yang dapat ditagih.
“Data sudah ada. Sekarang tugas kita adalah memaksimalkan kendaraan yang berpotensi tertagih agar pendapatan daerah bisa meningkat secara signifikan,” tegas Abdul Wahab, Kamis (5/3/2026).
Abdul Wahab juga menginstruksikan agar layanan Samsat Keliling (Samkel) tidak hanya berfungsi sebagai layanan pembayaran pajak, tetapi juga menjadi instrumen penagihan yang lebih aktif di lapangan.
Ia meminta agar setiap pelaksanaan Samkel selalu dikoordinasikan dengan Bapenda kabupaten setempat, sehingga pemerintah kabupaten dapat turut mendukung kegiatan tersebut dan membantu menginformasikan kepada masyarakat mengenai jadwal layanan.
“Optimalkan penagihan melalui Samkel. Setiap akan turun layanan, informasikan ke pemerintah kabupaten agar mereka juga bisa membantu menyosialisasikan dan mendorong masyarakat untuk membayar pajak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abdul Wahab menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan sangat berkaitan dengan capaian target PAD, sehingga seluruh jajaran Bapenda dan UPTD diminta meningkatkan kinerja secara maksimal dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, ia juga mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam proses penagihan pajak kendaraan bermotor. Salah satunya dengan memanfaatkan data kendaraan yang telah dipetakan untuk menentukan langkah penagihan yang lebih efektif.
Selain kendaraan bermotor, Kepala Bapenda Sulbar juga menyoroti potensi pajak dari sektor alat berat. Ia meminta agar UPTD pelayanan pajak berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait kepemilikan dan penggunaan alat berat di wilayah masing-masing.
“Untuk alat berat, komunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Setelah itu sandingkan dengan data yang kita miliki, lalu kita lakukan langkah penagihan di lapangan,” katanya.
Di sektor lain, Abdul Wahab juga menyinggung Pajak Air Permukaan (PAP) yang harus segera ditindaklanjuti berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Barat bersama sejumlah direksi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurutnya, tindak lanjut dari kesepakatan tersebut harus segera dilakukan agar potensi penerimaan dari sektor pemanfaatan air permukaan dapat dioptimalkan.
“Sektor ini juga memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan PAD, sehingga perlu ditindaklanjuti secara serius,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pelayanan Samsat yang merupakan ujung tombak pendapatan daerah, Abdul Wahab juga menyampaikan rencana untuk mengupayakan penambahan anggaran pada perubahan APBD, guna memperkuat berbagai program peningkatan pendapatan daerah.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Bapenda Sulbar, Fahri Yusuf, didampingi Plt. Kabid Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Muh. Saleh, Plt. Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah, Gaffar, serta sejumlah staf Bapenda Sulbar lainnya.
Dengan strategi berbasis data dan penguatan koordinasi antarinstansi, Bapenda Sulbar optimistis potensi pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor maupun sumber pajak lainnya dapat dimaksimalkan guna mendukung pembangunan daerah di Sulawesi Barat. (*)
