Mamuju, Mesakada.com — Pemprov Sulbar terus mengakselerasi akses pembiayaan usaha mikro dan sektor pertanian melalui perluasan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Upaya ini ditegaskan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulbar yang digelar baru-baru ini di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar.
Rapat pleno tersebut menjadi wadah evaluasi dan perumusan strategi konkret memperkuat akses keuangan inklusif. Fokus utamanya adalah perluasan skema pembiayaan KUR sebagai solusi strategis mendongkrak produktivitas sektor pertanian dan pemberdayaan UMKM di enam kabupaten se-Sulbar.
Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga membuka langsung rapat tersebut. Ia menekankan pentingnya peran lembaga jasa keuangan, baik bank maupun non-bank, dalam menciptakan ekosistem pembiayaan yang merata hingga ke desa-desa.
“Mudah-mudahan dengan arahan dari OJK dan LPS, kita dapat mengelola keuangan daerah serta usaha-usaha potensial di Sulbar dengan lebih baik,” ujar Salim, kemarin.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sulbar masih belum signifikan meski inflasi relatif terkendali. Komoditas penyumbang inflasi pun mayoritas berasal dari luar Sulbar, tanpa memberi nilai tambah bagi petani lokal.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten III Setda Sulbar, Amujib, disampaikan bahwa TPAKD Sulbar menjadikan sektor jasa keuangan sebagai instrumen strategis untuk mengintervensi persoalan tersebut melalui skema KUR.
“Skema KUR ini bukan sekadar pembiayaan, tetapi bagian dari strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ia mendorong peningkatan produksi, membuka akses pasar lewat off taker, dan memandirikan pelaku usaha kecil,” ujar Amujib.
Ia menyebut, ekosistem pertanian tidak bisa berjalan sendiri. Harus didukung sinergi lintas sektor, mulai dari produksi, distribusi hingga pembiayaan. KUR menjadi instrumen kunci untuk menutup celah permodalan, terutama bagi petani dan pelaku UMKM yang belum terlayani lembaga keuangan formal.
TPAKD Sulbar, kata dia, juga sedang mengembangkan sejumlah program lanjutan, seperti fasilitasi akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan, hingga program bantuan untuk 1.000 UMKM.
“Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif. Bahwa petani, nelayan, hingga pedagang kecil juga bisa tumbuh bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar, Hamdani Hamdi mengungkapkan bahwa Pemprov Sulbar telah melakukan langkah konkret dalam mempercepat penyaluran KUR ke sektor produktif.
“Kami telah fasilitasi pembiayaan KUR untuk 10 petani pisang cavendish di Pasangkayu dan 15 petani di Mamuju. Ini bentuk nyata intervensi pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih adil, partisipatif dan inklusif,” jelas Hamdani.
Rapat pleno ini juga dihadiri perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pimpinan DPRD Sulbar, dan jajaran Pemda dari enam kabupaten.
Ke depan, Pemprov Sulbar berharap kolaborasi dengan OJK dan lembaga penyalur KUR bisa lebih konkret, tidak hanya dalam hal pengawasan dan regulasi, tetapi juga pendampingan dan perluasan jangkauan layanan.
“Kami ingin Sulbar tak sekadar jadi penyangga pangan IKN, tapi juga pilar ekonomi regional Sulawesi. Untuk itu, akses keuangan yang adil dan terjangkau bagi petani dan pelaku usaha kecil harus menjadi prioritas,” tutup Amujib. (*).
