Mamuju, Mesakada.com – Pemprov Sulbar baru saja menggelar audiensi dan penandatanganan kerja sama dengan Medicines Sans Frontières (MSF) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), pekan lalu.
MSF merupakan organisasi kemanusiaan internasional yang dikenal dengan program medisnya, menjadi momen penting bagi penguatan kapasitas penanganan bencana di Sulbar. MSF akan berkolaborasi dengan Pemprov Sulbar dalam berbagai upaya peningkatan kapasitas penanganan bencana.
Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat upaya mitigasi bencana di Sulbar, yang tercatat memiliki indeks risiko bencana tertinggi di Indonesia, yaitu 160,08 pada tahun 2023.
Sulbar merupakan salah satu daerah yang rentan terhadap bencana dengan tingkat bahaya dan kerentanannya yang sangat tinggi. Dalam menghadapi kondisi ini, Pemprov Sulbar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola bencana melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.
Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy mengatakan, penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk membangun sistem mitigasi bencana yang lebih efektif.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran MSF dan dukungan dari Kemenkes dalam upaya meningkatkan kapasitas penanganan bencana di Sulbar. Kolaborasi ini sangat penting untuk membangun sistem mitigasi yang lebih tangguh,” ujarnya, kemarin.
Asran juga menambahkan bahwa program Capacity Building E-Hub yang akan dijalankan melalui kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik tenaga kesehatan maupun masyarakat. Program ini diharapkan dapat memberikan kesiapan lebih baik dalam menghadapi situasi darurat serta mengurangi dampak bencana yang sering kali terjadi di Sulbar.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Sulbar juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Kemenkes RI melalui Pusat Krisis Kesehatan, yang turut menjalin perjanjian kerja sama dengan MSF dan menetapkan Sulbar sebagai wilayah mitra.
Pemerintah Sulbar berharap bahwa kolaborasi ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, serta organisasi non-pemerintah baik di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, upaya mitigasi bencana di Sulbar bisa dilakukan lebih efektif dan menyeluruh.
Sebagai langkah awal, penandatanganan kesepakatan kerja sama akan dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulbar. Diharapkan, kesepakatan ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Sulbar dalam menghadapi tantangan bencana di masa depan.
Pada akhirnya, seluruh pihak yang terlibat dalam kerja sama ini diharapkan dapat menjalankan tugas mulia ini dengan penuh dedikasi dan komitmen. Dengan doa dan harapan agar upaya ini diberkahi dan dapat berjalan dengan sukses, seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk terus memperkuat mitigasi bencana, demi menciptakan Sulawesi Barat yang lebih aman dan siap menghadapi risiko bencana. (*)
