Mamuju, Mesakada.com — Bangunan Sekolah Rakyat di Mamuju senilai Rp 411 miliar mulai dioperasikan. Sekolah tersebut merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor pendidikan yang ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DjPb) Sulbar, Syakran Rudy mengatakan, anggaran untuk Sekolah Rakyat di Mamuju dialokasikan bertahap. Tahap pertama di tahun 2025 mencapai Rp 71 miliar dan kembali dialokasikan sebesar Rp 340 miliar pada 2026.
“Sekolah rakyat tujuannya memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan memfasilitasi akses pendidikan formal yang gratis,” kata Syakran, saat diwawancari usai menghadiri kegiatan MPLS Sekolah Rakyat Mamuju, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, seluruh anggaran yang telah dialokasikan pada 2025 dan 2026 tersebut telah terealisasi 100 persen. Para siswa juga telah dipindahkan dari sekolah asal mereka untuk mengikuti program Sekolah Rakyat.
“Gedung ini sudah Rp 71 miliar tahun 2025 dan Rp 340 miliar untuk tahun 2026. Ini sudah 100 persen dan siswa sudah dipindahkan dari sekolah lamanya,” ujarnya.
Syakran mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan dukungan fiskal terhadap program prioritas tersebut dapat berlanjut. Namun, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Sulbar.
Salah satunya berkaitan dengan status lahan yang digunakan, terutama untuk pembangunan fasilitas di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Sampai saat ini proyek Sekolah Rakyat di Polman masih belum beres.
“Ada kendala yang memang masih ada. Seperti soal status tanah yang digunakan seperti yang terjadi di Polman,” ungkapnya.
Kondisi tersebut membuat pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Polman belum dapat dilakukan. Pemerintah kemudian telah membahas persoalan tersebut bersama Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU).
“Kita belum bisa lakukan pembangunan fisik karena kondisi itu. Kita sudah bahas dengan Kementerian PU, alokasi anggaran itu digeser ke tahun depan sehingga tetap ada pembangunan fisik,” jelas Syakran.
Selain pembangunan gedung, kebutuhan siswa juga akan didukung melalui pengadaan mobilier dan perlengkapan lainnya. Barang-barang tersebut, kata Syakran, akan dikirim dari Jakarta.
“Mobiler itu akan dikirim dari Jakarta, termasuk keperluan siswa seperti alat dan perlengkapan mandi, makan, sepatu dan pakaian,” katanya.
Sementara itu, terkait keberlanjutan anggaran Sekolah Rakyat pada 2027, Syakran mengatakan alokasi anggaran tersebut belum ditetapkan.
“Anggaran tahun depan belum teralokasi. Nanti kita lihat di APBN 2027 perkembangannya,” pungkasnya. (*)
