Polewali, Mesakada.com – Masalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) tampaknya tak bakal benar-benar selesai. Pemkab Polman dinilai tak punya banyak solusi menyelesaikan masalah ini, selain mengimbau masyarakat agar bijak dalam mengkonsumsi BBM.
Pemkab Polman seolah gagap menentukan kebijakan yang tepat dalam menyikapi sulitnya ketersediaan BBM di sejumlah SPBU di Polman. Publik pun berharap Pemkab Polman segera bersikap atas situasi ini.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop UKM) Polman, Agusniah Hasan Sulur mengatakan, sulitnya BBM yang berujung maraknya antrean tidak hanya terjadi di Polman. Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah daerah lain.
“Hampir di setiap daerah di Indonesia mengalami kelangkaan BBM. Kemarin di perjalanan menuju Makassar, beberapa SPBU di Sulsel juga dipadati antrean panjang,” kata Agusniah saat dikonfirmasi Mesakada.com melalui WhatsApp, Selasa (8/9/2026).
Meski begitu, Agusniah membantah jika Pemkab Polman tidak mencari solusi kelangkaan BBM. Pemkab Polman, kata dia, telah mengusulkan penambahan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sejak awal 2026. Usulan tersebut disampaikan sebagai salah satu upaya mengantisipasi kebutuhan BBM masyarakat yang terus meningkat.
Menurut Agusniah, usulan penambahan SPBU telah disertai sejumlah data pendukung, termasuk jumlah kendaraan dan kondisi tata ruang di wilayah Polman. Hanya saja, usulan itu belum ditindaklanjuti pemerintah pusat.
“Nah itu sejak awal sudah ada, kita sudah. Cuman kan lagi-lagi ini kewenangan pusat dan ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Itu bukan ranah kita secara full,” jelas Agusniah.
Menurut Agusniah, pemerintah daerah tidak dapat secara langsung menentukan penambahan SPBU karena terdapat mekanisme yang harus dilalui melalui pemerintah pusat. Harus ada mekanisme yang perlu dilalui melalui BPH Migas.
Kendati begitu, Agusniah belum mengungkapkan berapa jumlah SPBU yang diusulkan Pemkab Polman maupun lokasi yang menjadi rencana penambahan. Ia meminta persoalan tersebut dikonfirmasi langsung kepada Bupati Polman, Samsul Mahmud karena pengusulan tersebut juga disampaikan oleh pimpinan daerah.
“Bisa langsung konfirmasi ke pimpinan (bupati) kalau soal itu karena langsung beliau yang menyampaikan kalau soal ini,” pungkasnya.
Usulan penambahan SPBU tersebut kembali menjadi sorotan setelah antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Polman akibat sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi.
Kondisi itu memicu keresahan masyarakat. Warga harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM, sementara harga BBM di tingkat pengecer ikut melonjak hingga Rp25 ribu-Rp35 ribu per botol air mineral.
Di tengah kelangkaan tersebut, Agusniah meminta masyarakat tidak memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar. Sementara itu, dugaan penggunaan kendaraan dengan tangki berkapasitas besar atau tangki modifikasi untuk melakukan pengisian BBM secara berulang juga menjadi sorotan masyarakat.
Praktik tersebut dinilai perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum dan pihak terkait apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi. Kelangkaan BBM yang kembali terjadi di Polman sekaligus menunjukkan pentingnya percepatan penyelesaian usulan penambahan SPBU yang telah diajukan pemerintah daerah.
Selain menambah titik layanan, pengawasan distribusi BBM bersubsidi juga diperlukan agar pasokan yang tersedia dapat diterima masyarakat yang berhak. (ifn/ajs)
