Perkenalkan, saya jurnalis. Saya “londo ireng”. Setidaknya, itulah label yang disematkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada puncak Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beberapa waktu lalu.
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan “londo-londo ireng” masih ada hingga sekarang. Bedanya, menurut dia, mereka kini memakai “baju lain”: wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM.
Ia juga mengkritik media yang dianggap lebih suka memberitakan sekolah yang roboh daripada 67 ribu sekolah yang diklaim telah diperbaiki pemerintah.
Saya tidak sedang memperdebatkan hak Presiden mengkritik pers. Kritik terhadap media adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Pers bukan lembaga yang kebal kritik.
Jika ada wartawan yang melanggar kode etik, membuat berita bohong, atau bahkan bekerja untuk kepentingan tertentu, Presiden berhak mengungkapkannya.
Namun, persoalannya bukan pada kritik itu. Persoalannya adalah kualitas logika yang digunakan seorang Presiden. Argumen Presiden mengandung setidaknya dua sesat pikir: overgeneralisasi (hasty generalization) dan false dilemma.
Pertama, overgeneralisasi.
Prabowo berangkat dari premis bahwa ada media yang lebih memilih memotret sekolah yang rusak dibandingkan memberitakan puluhan ribu sekolah yang telah diperbaiki pemerintah. Tetapi dari premis itu ia melompat pada kesimpulan bahwa “wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM” adalah “londo ireng”.
Di mana hubungan logisnya?
Kalaupun benar ada sebagian media yang tidak berimbang, itu tidak otomatis membuktikan bahwa profesi wartawan secara keseluruhan mengabdi kepada kepentingan asing. Kalaupun ada oknum wartawan yang tidak profesional, itu tidak berarti seluruh jurnalis layak dicurigai.
