Keberhasilan pemerintah adalah berita. Kegagalannya juga berita.Demokrasi membutuhkan keduanya. Yang mengkhawatirkan dari pidato Presiden bukan sekadar penggunaan istilah “londo ireng”. Yang lebih mengkhawatirkan adalah cara berpikir yang menempatkan kritik sebagai ukuran loyalitas.
Padahal, kritik bukanlah pengkhianatan. Mengkritik sekolah yang masih roboh bukan berarti membenci pemerintah. Memberitakan program yang bermasalah bukan berarti menjadi antek asing. Menjalankan fungsi kontrol bukan berarti sedang memusuhi negara.
Sejarah menunjukkan bahwa negara yang sehat bukanlah negara yang bebas dari kritik, melainkan negara yang mampu menjawab kritik dengan data, argumen, dan kebijakan yang lebih baik.
Presiden berhak mengkritik media. Tetapi kritik kepada pers pun harus tunduk pada logika yang sehat. Sebab, ketika kritik dibangun di atas overgeneralisasi dan false dilemma, yang lahir bukan perdebatan yang mencerahkan, melainkan stigma yang melemahkan demokrasi.
Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Saya jurnalis. Kalau besok saya menulis keberhasilan pemerintah, mungkin saya dianggap si paling nasionalis.
Kalau lusa saya menulis sekolah yang masih roboh, mungkin saya kembali menjadi “londo ireng”.
Kalau begitu, tampaknya yang menentukan kecintaan kepada bangsa bukan lagi fakta, melainkan apakah berita itu menyenangkan penguasa. Untungnya, tugas jurnalis memang bukan menyenangkan penguasa. (*)
Disclaimer:
Pandangan, pendapat, dan isi tulisan dalam artikel ini adalah tanggung jawab penulis sepenuhnya serta tidak selalu mencerminkan sikap redaksi. Redaksi hanya menyediakan ruang untuk publikasi karya opini.
