Mamuju, Mesakada.com – Pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp 30 miliar untuk program optimasi lahan pertanian di Sulbar pada 2026. Namun, besarnya anggaran tersebut hanya bisa direalisasikan jika pemerintah daerah aktif mengajukan usulan sesuai ketentuan.
Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas I Makassar, Rustan Massinai, mengungkapkan Sulawesi Barat mendapat alokasi optimasi lahan seluas 6.536 hektare. Rinciannya, Kabupaten Mamuju 1.200 hektare, Majene 398 hektare, Polewali Mandar 1.400 hektare, Pasangkayu 350 hektare, Mamuju Tengah 1.019 hektare, dan Mamasa 2.169 hektare.
Dengan nilai bantuan sebesar Rp 4,6 juta per hektare, total anggaran yang disiapkan untuk Sulawesi Barat mencapai sekitar Rp 30,07 miliar.
Rustan menegaskan, pemerintah pusat telah menyediakan anggaran. Namun, realisasinya sangat bergantung pada usulan yang disampaikan pemerintah daerah.
“Kalau bapak tidak mengusul kami tidak bisa berbuat apa-apa. Anggarannya ada. Tapi kalau tidak ada usulan tidak bisa. Ini untuk optimalisasi lahan,” kata Rustan saat rapat koordinasi di Mamuju, Kamis (6/8/2026).
Ia menjelaskan, tidak semua lahan dapat diusulkan dalam program tersebut. Berdasarkan petunjuk teknis, prioritas diberikan kepada lahan dengan indeks pertanaman (IP) rendah, terutama IP 1 atau lahan yang hanya dapat ditanami satu kali dalam setahun.
“Syaratnya, juknis mengatakan indeks pertanaman minimal 1 atau 2. Yang harus betul-betul disurvei itu diprioritaskan IP 1, yang hanya satu kali tanam dalam setahun. Bisa jadi karena persoalan air, tadah hujan, atau lahannya jauh dari sumber air. Ini yang boleh diusulkan,” ujarnya.
Rustan juga mengungkapkan, peluang bagi Sulawesi Barat masih terbuka lebar. Hingga kini masih tersedia kuota sekitar 30 ribu hektare untuk wilayah Sulawesi yang belum teralokasi.
“Ini kami tunggu usulannya. Masih ada sekitar 30 ribu hektare untuk Sulawesi. Anggarannya ada, nilainya ratusan miliar rupiah,” tegasnya.
Tak hanya program optimasi lahan, pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan pembangunan infrastruktur pertanian. Rustan menyebut tersedia anggaran sekitar Rp 100 miliar untuk pengembangan jaringan irigasi pertanian.
Program tersebut mencakup pembangunan jaringan irigasi tersier, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, hingga sarana pendukung lainnya yang dapat diajukan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan di lapangan.
“Selain yang tadi kami sampaikan, ada juga irigasi pertanian. Anggarannya sekitar Rp100 miliar. Jaringan irigasi tersier, irigasi perpompaan, irigasi pipa, dan seterusnya. Ini semua bisa diusulkan,” tutupnya. (*)
