Mamuju, Mesakada.com – Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi mengakui kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat cukup berdampak terhadap keuangan desa. Menurutnya, pemotongan Dana Desa (DD) mencapai ratusan juta rupiah untuk setiap desa sehingga ruang fiskal pemerintah desa menjadi lebih terbatas.
“Kalau saya mau sedih dengan efisiensi, kepala desa lebih sedih lagi. Dana Desa mereka yang paling banyak dipotong. Paling sedikit sekitar Rp200 juta, ada yang dari Rp1 miliar, Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar,” kata Sutinah.
Meski demikian, ia bersyukur Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju tidak ikut terdampak efisiensi. Menurutnya, keberadaan ADD menjadi penopang penting agar pemerintahan desa tetap dapat berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Alhamdulillah ADD tidak terpotong. ADD dari kabupaten tetap diberikan ke desa,” ujarnya.
Sutinah menjelaskan, dengan APBD Kabupaten Mamuju yang sekitar Rp 1 triliun, pemerintah daerah tetap mengalokasikan ADD dalam jumlah yang cukup besar. Besaran ADD yang diterima setiap desa rata-rata mencapai Rp700 juta, bahkan bisa lebih, bergantung pada jumlah penduduk, kondisi geografis, dan indikator lainnya.
Menurutnya, ADD seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat desa yang lebih memprioritaskan program berdasarkan visi kepala desa masing-masing.
“Ini untuk dikelola di desa, melaksanakan visi misi kepala daerah. Tapi banyak yang tidak dilaksanakan, dipakai untuk visi misi kepala desa. Kalau visi misi bupati ke kanan, visi misi kepala desa ke kiri, ya ke kirinya itu ADD,” ungkapnya.
Ia menilai keberadaan ADD saat ini menjadi penyangga utama setelah Dana Desa mengalami pengurangan akibat efisiensi anggaran. Tanpa ADD, kata Sutinah, kondisi keuangan desa akan jauh lebih berat.
“Sekarang baru terasa ADD. Coba tidak ada ADD, habis desa. Kalau Dana Desa berkurang Rp200 juta, ADD masih ada Rp700 juta sampai Rp800 juta, tergantung jumlah penduduk, letak geografis dan sebagainya,” katanya.
Sutinah berharap meski anggaran yang diterima desa lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya, pemerintah desa tetap mampu mengelolanya secara efektif sehingga manfaat pembangunan dan pelayanan publik tetap dirasakan masyarakat.
“Saya berharap anggaran yang sedikit itu manfaatnya tetap dirasakan masyarakat di desa,” pungkasnya. (*)
