Mamuju, Mesakada.com — PT PLN menargetkan pembangunan Listrik Desa (Lisdes) di 84 lokasi di Sulbar pada 2026. Program ini diarahkan untuk memperluas akses listrik hingga ke desa-desa terpencil yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur kelistrikan.
Manajer PT PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulbar, Heryanto mengatakan, ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pembangunan Lisdes. Salah satunya adalah kondisi akses jalan menuju lokasi pembangunan yang sebagian besar rusak dan ekstrem.
Kondisi tersebut dapat menghambat distribusi material dan memperlambat pengerjaan jaringan listrik. Karena itu, PLN meminta dukungan gubernur dan bupati melalui Dinas PUPR untuk membantu pembangunan akses menuju lokasi proyek.
Selain persoalan akses, sejumlah jalur jaringan listrik juga melewati kawasan hutan lindung. Kondisi ini membuat pembangunan membutuhkan proses perizinan dari Kementerian Kehutanan yang cukup panjang.
“Kendala lainnya adalah masih terbatasnya perusahaan jasa penunjang ketenagalistrikan di Sulbar yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan pembangunan jaringan distribusi listrik,” katanya di Kantor PLN UP2K Sulbar, Mamuju, Kamis (13/8/2026).
PLN pun meminta dukungan Dinas ESDM Sulbar untuk membuka peluang bagi perusahaan jasa penunjang dari luar daerah agar dapat mengikuti lelang pembangunan Lisdes yang diselenggarakan PLN.
Kabid Ketenagalistrikan ESDM Sulbar, Qamaruddin mengatakan, Pemprov Sulbar saat ini telah menerbitkan izin bagi sejumlah perusahaan jasa ketenagalistrikan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulbar.
Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kualifikasi berbeda, dengan jumlah terbanyak bergerak pada bidang pembangunan transmisi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
Ia berharap perusahaan jasa penunjang tersebut dapat dilibatkan secara optimal untuk membantu mempercepat pembangunan 84 lokasi Lisdes yang menjadi target PLN tahun ini.
Qamaruddin juga meminta PLN memastikan perusahaan jasa penunjang yang beroperasi di Sulbar memiliki kelengkapan administrasi, termasuk NPWP cabang bagi perusahaan yang izinnya tidak diterbitkan Pemprov Sulbar.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar aktivitas perusahaan yang mengerjakan proyek kelistrikan di Sulbar juga memberikan kontribusi terhadap daerah melalui pencatatan administrasi dan penerimaan pajak. (*)
