Mamuju, Mesakada.com — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi sukses menyelenggarakan Musyawarah IV pada 7–8 April 2025, yang dipusatkan di kantor LBH Mandar Yustisi, Jalan Letjend Hertasning, Mamuju.
Musyawarah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran lembaga dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Mamuju.
Mengusung tema Merawat Marwah Organisasi yang Berpihak pada Kelompok Rentan dan Marjinal, forum ini menegaskan komitmen LBH Mandar Yustisi untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil dan mengadvokasi kelompok rentan secara konsisten.
Musyawarah ini dihadiri oleh jajaran pengurus, alumni, advokat, advokat magang, hingga para paralegal LBH Mandar Yustisi. Selain menjadi ajang silaturahmi dan refleksi, musyawarah ini juga membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari evaluasi program kerja, laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya, hingga penyusunan arah kebijakan ke depan.
Dalam forum tersebut, Supardi terpilih secara demokratis sebagai Direktur LBH Mandar Yustisi untuk periode 2025–2027, menggantikan Edy Maulana Naro, S.H yang telah menuntaskan masa jabatannya.
Edy Maulana menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan dalam kelancaran Musyawarah IV ini. Ia juga menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan dan perlunya adaptasi strategi di tengah tantangan penegakan hukum yang terus berkembang.
“Semoga LBH Mandar Yustisi di bawah kepemimpinan baru tetap menjaga nilai-nilai integritas dan terus berpihak pada kelompok rentan dan marjinal,” ujarnya.
Sementara itu, Supardi, dalam sambutannya menyatakan siap mengemban amanah sebagai direktur baru dan melanjutkan perjuangan organisasi dengan semangat kolaboratif.
“Saya berharap akan terus terjalin kerjasama yang erat antara para advokat senior, advokat magang, paralegal, volunteer, dan seluruh anggota. Kami juga akan memperluas jangkauan bantuan hukum bagi masyarakat miskin,” tegasnya.
Musyawarah IV ini menandai langkah baru LBH Mandar Yustisi dalam memperkuat barisan dan strategi, sekaligus mempertegas keberpihakan terhadap keadilan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
