Jakarta, Mesakada.com — Sebanyak 45 Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk mahasiswa asal Sulawesi Barat (Sulbar), berhasil dievakuasi dari Iran akibat meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah melalui koordinasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dan KBRI Teheran.
WNI dipulangkan secara bertahap pada 14 hingga 16 April 2026. Salah satunya adalah Himran, mahasiswa S2 Universitas Almustafa Internasional di Qom, Iran, jurusan Filsafat Agama, asal Majene, Sulbar.
Himran mengungkapkan, proses evakuasi dilakukan melalui jalur darat demi alasan keamanan. Ia bersama puluhan WNI lainnya diberangkatkan dari Kantor KBRI Teheran dan menempuh perjalanan sekitar 12 jam menuju perbatasan Azerbaijan.
“Evakuasi dilakukan melalui jalur darat karena situasi yang tidak memungkinkan. Kami berangkat bersama dari KBRI Teheran menuju perbatasan Azerbaijan,” ungkap Himran.
Setibanya di perbatasan, para WNI kembali difasilitasi oleh KBRI untuk beristirahat di hotel selama tiga hari sebelum melanjutkan perjalanan udara menuju Indonesia. Dalam perjalanan pulang, rombongan sempat transit di Istanbul, Turki, sebelum akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta.
“Alhamdulillah, seluruh proses evakuasi berjalan lancar hingga kami tiba di Indonesia,” tambahnya.
Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Himran dijemput oleh Badan Penghubung Sulbar dan difasilitasi menginap sementara di Wisma Sulbar sambil menunggu proses pemulangan ke daerah asal.
Penjemputan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi resmi dari Kemenlu RI yang diterima Badan Penghubung Sulbar.
Kepala Badan Penghubung Sulbar, Gemilang Sukma, kemudian menugaskan Kasubid Hubungan Antar Lembaga, Zulkifli, untuk melakukan pendampingan langsung.
Zulkifli menegaskan, pihaknya siap mendukung setiap proses penanganan warga Sulbar yang terdampak situasi darurat, termasuk konflik di luar negeri.
“Evakuasi ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya. Kami di Badan Penghubung Sulbar memastikan proses penjemputan hingga pemulangan berjalan aman dan terkoordinasi,” tegas Zulkifli.
Ia menambahkan, langkah ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar dalam memperkuat pelayanan publik, khususnya dalam situasi darurat dan kemanusiaan.
Badan Penghubung Sulbar berkomitmen untuk terus sigap dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat Sulbar, baik di dalam maupun luar negeri, terutama dalam kondisi krisis yang membutuhkan evakuasi cepat dan terkoordinasi. (*)
