Mamuju, Mesakada.com – Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta menegaskan komitmen penuh Polri untuk mengawal pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) dan berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat guna memastikan pembangunan berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut disampaikan Kapolda saat menghadiri Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Semester I Tahun Anggaran 2026 di Aula Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (18/6/2026).
Dalam forum yang mempertemukan unsur Forkopimda, kepala daerah, dan pimpinan organisasi perangkat daerah itu, Kapolda menegaskan bahwa stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Polri, khususnya Polda Sulbar, siap berdiri di depan untuk mendukung dan mengamankan setiap kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sinergi seluruh elemen pemerintahan di Sulbar harus berjalan sebagai satu ekosistem pembangunan yang saling menguatkan,” ujar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta.
Rakerpim tersebut difokuskan pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional serta program prioritas Pemprov Sulbar.
Sejumlah agenda strategis menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Salah satunya pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang ditandai bersama oleh Gubernur Sulbar dan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI. Kegiatan sensus nasional itu akan melibatkan sekitar 1.300 hingga 1.400 petugas lapangan untuk mendata struktur ekonomi daerah dan pelaku UMKM.
Untuk mengantisipasi praktik penipuan yang mengatasnamakan petugas sensus, seluruh petugas resmi akan dilengkapi rompi, kartu identitas, dan QR Code yang dapat diverifikasi masyarakat.
Agenda penting lainnya adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) program Posyandu Beribadah antara Pemerintah Provinsi Sulbar dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulbar. Program tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan kesehatan dan keagamaan yang terintegrasi.
Dalam laporannya, Kepala Bapperida Sulbar menjelaskan bahwa arah pembangunan daerah kini disatukan melalui kerangka pembangunan Pancadaya, yang mengintegrasikan program nasional dan daerah dengan tiga target utama, yakni menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Beberapa program prioritas yang menjadi fokus bersama dalam rapat tersebut antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.
Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan Sulawesi Barat. Menurutnya, daerah ini berhasil meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Berkinerja Terbaik Tahun 2025 serta penghargaan terbaik pertama dalam kategori penurunan tingkat pengangguran.
BPS juga mencatat inflasi Sulawesi Barat pada Mei 2026 berada di bawah rata-rata nasional. Namun demikian, struktur ekonomi Sulbar masih didominasi sektor pertanian yang mencapai 47,28 persen, sehingga data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 dinilai sangat penting untuk mendukung perumusan kebijakan ekonomi dan pengembangan UMKM yang lebih tepat sasaran.
Melalui Rakerpim tersebut, Polda Sulbar bersama pemerintah daerah dan unsur Forkopimda menyepakati komitmen bersama serta langkah tindak lanjut yang akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan seluruh program pembangunan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulbar. (*).
