Mamuju, Mesakada.com — Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat di Sulbar pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 3.082 orang. Angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena kebutuhan layanan dan ketersediaan obat kesehatan jiwa harus dipastikan terpenuhi.
Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) itu menunjukkan, ribuan ODGJ berat tersebut tersebar di enam kabupaten di Sulbar, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Kondisi ini menuntut kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, terutama dalam hal ketersediaan obat untuk mendukung proses pengobatan yang berkelanjutan.
Namun, dukungan obat program kesehatan jiwa dari pemerintah pusat masih sangat terbatas. Dari total kebutuhan obat yang diusulkan daerah, pemerintah pusat hanya mampu memenuhi sekitar 10 persen saja. Sisanya harus dipenuhi oleh pemerintah daerah melalui perencanaan dan penganggaran yang matang.
Hal inilah yang menjadi salah satu fokus dalam Pertemuan Pengelolaan Obat Kesehatan Jiwa yang digelar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar. Pertemuan tersebut mempertemukan pengelola kefarmasian dengan pengelola program kesehatan jiwa untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan kebutuhan obat.
Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim menekankan, pentingnya sinergi antara pengelola kefarmasian dan pengelola program kesehatan jiwa agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
“Dengan koordinasi yang kuat antara pengelola farmasi dan program kesehatan jiwa, kita dapat memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan jiwa tetap mendapatkan pengobatan secara berkelanjutan,” ujar dr. Nursyamsi.
Ia menyebutkan, koordinasi yang kuat diperlukan untuk memastikan ketersediaan obat kesehatan jiwa tetap terjamin di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat yang membutuhkan pengobatan dapat memperoleh layanan secara berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan jiwa, termasuk melalui penguatan perencanaan kebutuhan obat serta pengelolaan distribusinya hingga ke tingkat pelayanan kesehatan dasar.
Melalui pertemuan ini, diharapkan koordinasi antara pengelola program dan pengelola obat semakin solid sehingga kebutuhan layanan bagi 3.082 ODGJ berat di Sular dapat terpenuhi secara optimal serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang lebih responsif dan inklusif bagi masyarakat. (*)
