Mamuju, Mesakada.com — Upaya percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) di Sulbar masih menghadapi kendala serius akibat kerusakan sejumlah jaringan irigasi di daerah sentra produksi padi.
Kepala Balai Besar Riset dan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulbar, Sumarni Pannikai mengungkapkan, berdasarkan hasil identifikasi lapangan, Daerah Irigasi (DI) Mapilli menjadi salah satu prioritas penanganan. Kawasan ini merupakan sentra produksi padi dengan luas layanan sekitar 453,06 hektar.
Selain itu, sejumlah titik lain juga membutuhkan penanganan segera, di antaranya DI Boka-boka di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju dengan luas layanan sekitar 60 hektar, serta Bendung Kayu Angin di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan cakupan sekitar 337 hektar.
Khusus di Malunda, Bendung Kayu Angin dilaporkan mengalami kerusakan dan belum pernah dimanfaatkan sejak selesai dibangun. Berdasarkan informasi Balai Wilayah Sungai (BWS), bendung tersebut terdampak gempa dan banjir bandang sehingga tidak dapat difungsikan secara optimal.
Dari total luas sawah baku di wilayah tersebut yang mencapai 373,37 hektar, hanya sekitar 40 hektar di Desa Mekatta yang memiliki akses irigasi dari sungai. Sementara sekitar 333,37 hektar lainnya masih berupa sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada curah hujan.
Meski demikian, Bendung Kayu Angin telah diusulkan dalam program multiyears oleh pihak BWS dan direncanakan mulai diperbaiki paling lambat pada tahun anggaran 2027. Diharapkan, perbaikan tersebut dapat mengembalikan fungsi layanan irigasi dan mendukung peningkatan LTT di Kecamatan Malunda dan sekitarnya.
Sumarni menambahkan, masih terdapat sejumlah titik irigasi lain di kabupaten sentra produksi padi yang juga mengalami kerusakan. Hal ini berdampak langsung terhadap percepatan luas tambah tanam karena sebagian besar lahan pertanian bergantung pada ketersediaan air.
Sementara itu, BWS Wilayah V Sulbar mendorong agar seluruh kerusakan irigasi yang telah teridentifikasi segera diusulkan melalui aplikasi SIPURI (Sistem Informasi Pengusulan Irigasi).
Aplikasi ini merupakan platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR untuk mempermudah proses pengajuan, verifikasi, dan validasi usulan pembangunan serta perbaikan infrastruktur irigasi.
Melalui SIPURI, pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, dan Kementerian PUPR dapat berkolaborasi secara lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem ini juga memungkinkan integrasi data secara real-time antara pemerintah pusat dan daerah. (*)
