Mamuju, Mesakada.com — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), mengaku sedih jika nantinya harus mengambil keputusan terkait pemecatan sekitar 2.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kadang ada keputusan kita happy, kadang juga ada keputusan yang membuat kita sedih. Saya sangat sedih dengan keputusan ini. Tapi harus diambil, karena tidak ada jalan lain,” ujar SDK, Selasa (17/3/2026).
SDK menegaskan, keputusan tersebut bukanlah sesuatu yang menggembirakan bagi siapa pun, termasuk dirinya sebagai kepala daerah.
“Apakah keputusan ini menggembirakan? Tidak. Sedih kita dengan keputusan ini. Siapa tidak sedih?” katanya.
Menurutnya, rasa sedih tidak hanya dirasakan oleh PPPK yang terdampak nantinya, tetapi juga oleh dirinya yang harus mengambil keputusan tersebut.
“PPPK yang sedih yang dipecat, saya yang mengambil keputusan sedih karena memecat orang. Tapi harus saya pecat. Karena itu undang-undang nomor 1 tahun 2022,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan konsekuensi dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), yang mengatur batasan belanja pegawai.
“Jadi jangankan tidak dapat THR, dipecat pun, apa boleh buat? Harus diambil keputusan itu. Jadi ini susah. Kecuali kalau tiba-tiba kita punya PAD Rp 1 triliun,” ungkap SDK.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan kemungkinan jumlah PPPK di Sulbar akan berkurang signifikan pada 2027 mendatang.
“Jadi siap-siap saja, kemungkinan dari 4.000 PPPK mungkin berkurang sampai 2.000 kira-kira. Kita tinggal pilih-pilih mana PPPK yang akan kita pecat 2027,” ujarnya.
SDK kembali menegaskan bahwa situasi ini sangat tidak mudah dan penuh tekanan.
“Anda sedih? Saya juga sedih. Itulah kondisi yang kita hadapi saat ini. Tidak mudah,” ucapnya.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya tetap objektif dalam mengambil kebijakan, dengan fokus utama pada kesejahteraan masyarakat.
“Tapi dalam perjalanan ini memang yang penting kita objektif, kita fokus pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dengan berat memang, semua daerah, bukan hanya Sulawesi Barat. Semua daerah,” pungkasnya. (ajs)
